Wapres tinjau karhutla di Kalimantan, pastikan penanganan optimal - ANTARA News Kalimantan Timur

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan untuk memastikan penanganan berjalan optimal di lapangan.

Menurut keterangan resmi diterima di Jakarta, Wapres melakukan peninjauan dilakukan di Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Banjarbaru di Kalimantan Selatan dan Kubu Raya di Kalimantan Barat untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.

Helikopter Dauphin AS365 N3+ perkuat pencarian jurnalis di Selat Sunda - ANTARA News Bangka Belitung

Jakarta (ANTARA) - Basarnas mengerahkan satu unit helikopter Dauphin AS365 N3+ untuk memperkuat operasi pencarian dari udara terhadap rombongan jurnalis beserta awak kapal cepat yang hilang kontak saat peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Pandeglang, Banten. 

Siaran Hina MUI Jatim Goblok Viral, Bos Sound Horeg Klaim Sudah Tobat

Surabaya, CNN Indonesia --

Bos sound horeg Aeromax, Setyo Budi Mularso meminta maaf usai menghina Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur saat live di salah satu stasiun TV viral.

SMI Kucurkan Rp8,1 Triliun untuk 16 Proyek Publik Bali dan Nusa Tenggara - Regional Katadata.co.id

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI telah menyalurkan pinjaman daerah sebesar Rp8,1 triliun untuk membiayai 16 fasilitas publik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara hingga Juli 2026.

Direktur Operasional dan Keuangan SMI Aradita Priyanti mengatakan pembiayaan tersebut diberikan untuk proyek yang telah masuk dalam rencana pemerintah daerah dan dinilai memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Geger Senjata Pembunuh Massal AS Picu Gempa-Tsunami, Ini Kata Pakar

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah rentetan bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah, narasi lama tentang fasilitas canggih milik Amerika Serikat, HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), kembali mencuat dan berseliweran di ruang digital.

Risiko Bencana Makin Kompleks, Berikut 3 Langkah Mitigasi dari Pemerintah

Lukman Nur Hakim Akurat.co

| 10 September 2026, 15:44 WIB

Risiko Bencana Makin Kompleks, Berikut 3 Langkah Mitigasi dari Pemerintah

Wakil Menteri ESDM, Yuliot - AKURAT.CO/Lukman Nur Hakim

Bulog Banyumas pastikan stok cukup untuk tambahan bantuan pangan

Bulog Banyumas pastikan stok cukup untuk tambahan bantuan pangan

Kamis, 10 September 2026 15:44 WIB

Image Print

Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas di Balai Desa Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (27/8/2026). ANTARA/HO-Bulog Banyumas

PFI harap tim lapangan sisir area daratan kawasan Gunung Anak Krakatau - ANTARA News Bangka Belitung

Pandeglang (ANTARA) - Pewarta Foto Indonesia (PFI) berharap tim di lapangan juga dapat menyisir area daratan di sekitar lokasi kejadian seperti Pulau Sertung dan Pulau Panjang terkait lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda.

BPS catat lebih dari separuh pekerja Kaltim bekerja di sektor formal - ANTARA News Kalimantan Timur

Samarinda (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat lebih dari separuh penduduk bekerja di daerah tersebut telah terserap dalam kegiatan formal pada Mei 2026, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang relatif stabil.

KPK panggil Kepala Bulog Jateng terkait kasus bansos beras

KPK panggil Kepala Bulog Jateng terkait kasus bansos beras

Kamis, 10 September 2026 15:42 WIB

Image Print

Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati (ANTARA/HO-Bulog Jateng)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati dan 37 orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Perkara tersebut merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial pada periode 2020-2021.