Harganya Rp22 Juta, Becak Listrik Ini Bisa Jalan Sejauh 25 Kilometer

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:50 WIB

Jakarta, VIVA – Becak listrik produksi PT Pindad menjadi sorotan setelah Eks Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang menyebut harganya setara dengan sepeda motor Yamaha NMAX, yakni sekitar Rp22 juta per unit. Kendaraan tersebut dibagikan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pengayuh becak, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kasus suap dan pemerasan, Sudewo dihukum 8,5 tahun penjara

Kasus suap dan pemerasan, Sudewo dihukum 8,5 tahun penjara

Bupati Nonaktif Pati, Sudewo, (tengah) masuk ke dalam kendaraan taktis Korps Brimob usai mengikuti sidang putusan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta kasus dugaan pemerasan dalam seleksi perangkat desa Kabupaten Pati di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026). Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta kepada Sudewo serta mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

KKP: Modernisasi 4.582 kapal ikan butuh anggaran Rp234,5 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan hingga 2029 mencapai Rp234,55 triliun.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, dalam forum nasional industri perkapalan di Jakarta, Rabu, merinci kebutuhan dana tersebut terbagi atas dua skema, yakni pembangunan 1.582 unit kapal senilai Rp40,43 triliun dan pengadaan 3.000 unit kapal senilai Rp194,12 triliun.

Ombudsman Sumbar: Sekolah Rakyat harus miliki Satgas anti perundungan

Kehadiran satgas bisa menjadi solusi untuk membasmi bibit-bibit perundungan sedari awal, sehingga sekolah menjadi lingkungan yang aman

Padang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menekankan Sekolah Rakyat (SR) yang ada di provinsi setempat harus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Perundungan atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan.

Bank Kalbar catat kredit Rp18,09 triliun hingga September 2026 - ANTARA News Kalimantan Barat

Pontianak (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp18,09 triliun hingga September 2026 atau tumbuh 4,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,23 triliun.

Polres Belitung sosialisasikan layanan Polisi 110 - ANTARA News Bangka Belitung

Belitung (ANTARA) - ‎Kepolisian Resor Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mensosialisasikan layanan Polisi 110 kepada masyarakat yang sedang berada di Terminal Bus Tanjungpandan.
‎
‎"Layanan Polisi 110 ini disiapkan agar masyarakat dapat dengan cepat melaporkan setiap kejadian yang membutuhkan kehadiran aparat, baik gangguan kamtibmas maupun tindak pidana, sehingga bisa segera kami tindak lanjuti sesuai prosedur," kata Wakapolres Belitung, Kompol Yandrie C. Akip saat bertemu bersama masyarakat dalam rangka implementasi Quick Wins Program Prioritas Kapolri di Terminal Bus Tanjungpandan, Rabu.
‎
‎Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di wilayah itu untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dimulai dari lingkungan masing-masing.
‎
‎"Terciptanya situasi yang aman dan kondusif tidak terlepas dari dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dari lingkungan terdekat," ujarnya.
‎
‎Ia menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus merawat kerukunan, toleransi, dan kepedulian antar sesama masyarakat.
‎
‎Selain itu, Kompol Yandrie juga mengajak agar masyarakat tidak ragu memanfaatkan sarana pengaduan resmi kepolisian melalui layanan bebas pulsa Polisi 110.
‎
‎Ia mengimbau kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan Polisi 110 agar dapat menyampaikan informasi secara jelas dan benar agar pelayanan bisa diberikan secara cepat dan tepat.
‎
‎"Kami berharap masyarakat tidak ragu melapor dan terus menjalin komunikasi serta bersinergi dengan pihak kepolisian," katanya.

Prabowo soal Koalisi Gemuk: Ingin Sebanyak Mungkin Kekuatan Bersatu

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan membentuk koalisi politik gemuk yang kerap dikritik banyak pihak. Ia mengaku hendak merangkul seluruh kekuatan untuk bersatu demi kepentingan bangsa.

Kemenkes siapkan 477 rumah oksigen respons dampak karhutla

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya menyediakan 477 rumah oksigen di puskesmas, rumah sakit dan tempat lainnya sebagai respons penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu, mengatakan sebanyak 295 rumah oksigen berada di Kalimantan Tengah, 127 di Kalimantan Selatan, 35 di Kalimantan Barat, 8 di Kalimantan Selatan, 5 di Jambi, 4 di Riau, dan 3 di Sumatera Selatan.

Perkuat Transformasi Digital, TRIPA Hadirkan Layanan Omnichannel

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bertepatan dengan bulan Inklusi Keuangan, PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) resmi memperkenalkan ASTRI (Asisten Virtual TRIPA) sebagai wajah baru layanan Call Center perusahaan yang kini diperkuat dengan teknologi Omnichannel. Kehadiran ASTRI menjadi bagian dari langkah strategis TRIPA dalam memperkuat transformasi digital sekaligus menghadirkan pengalaman layanan pelanggan (customer experience) yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati Pati Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara |Republika Online

Bupati Pati nonaktif, Sudewo, menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Majelis hakin Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 8,5 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti sebesar 3,5 miliar kepada Bupati Pati nonaktif, Sudewo, Rabu (21/10/2026). Dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pemerasan perangkat desa.