OJK Denda Pelanggar Pasar Modal Rp2,52 T, Terbesar Sepanjang Sejarah

Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda senilai total Rp2,52 triliun kepada pelaku pelanggaran di pasar modal hingga 16 Oktober 2026.

Denda tersebut terdiri dari sanksi atas hasil pemeriksaan kasus dan denda keterlambatan pelaporan, dengan penindakan terbaru mencakup perkara perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Ekonom Usul Strategi Penyaluran Bansos Agar Warga Miskin Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Sepanjang Hayat. Langkah ini dinilai menjadi strategi krusial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menkeu Ingin Seluruh Masyarakat Punya Rekening Bank, Ini Alasannya |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Kepemilikan rekening juga dinilai penting untuk memudahkan penyaluran berbagai pembayaran pemerintah secara langsung kepada masyarakat, termasuk bantuan sosial.

Pengadilan AS Jatuhkan Denda Rp450 Triliun kepada Meta

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perusahaan teknologi Meta Platforms dijatuhi denda sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp450 triliun oleh pengadilan negara bagian New Mexico, Amerika Serikat (AS). Putusan tersebut dijatuhkan setelah Meta dinyatakan menyesatkan pengguna Facebook terkait perlindungan privasi dan pengelolaan data pribadi.

Tacit Knowledge di Jantung Hilirisasi sebagai Kedaulatan Peradaban

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah ruang interaksi korporasi modern, sistem manajemen pengetahuan kerap diidentikkan dengan infrastruktur digital yang megah-mulai dari server berkapasitas besar, repositori dokumen digital, hingga ribuan halaman Standart Operation Procedure (SOP). Namun, sistem-sistem canggih ini sejatinya hanya mampu merengkuh pengetahuan yang bersifat eksplisit.

BI Ancam Cabut Izin Merchant yang Gunakan QRIS untuk Judol - Keuangan Katadata.co.id

Bank Indonesia (BI) mengancam akan mencabut izin merchant yang menyalahgunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai rekening penampung dana judi online (judol). Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menyatakan, pihaknya serius menindak maraknya penyalahgunaan tersebut. 

MK Wajibkan Syarat Klaim Dicantumkan dalam Polis, OJK Masih Kaji Dampaknya

ILUSTRASI. Polis Asuransi (Dok/Allianz Indoensia)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pencantuman syarat klaim sejak awal dalam polis asuransi menjadi perhatian regulator dan pelaku industri.

Prabowo Singgung Sistem Penipuan Bawa Kekayaan Indonesia ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap banyak kebocoran kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Dia menyinggung praktik penipuan hingga penyelundupan yang terjadi.

Dia mengatakan, Indonesia saat ini dihadapkan pada pilihan untuk menghadapi kesulitan dan menyelamatkan rakyat atau meneruskan sistem yang membuat kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri.

Marak QRIS Dipakai Judol, BI Siapkan 4 Langkah Penindakan

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menaruh perhatian serius terhadap penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi ilegal, termasuk judi online (judol).

Bank sentral menyiapkan empat langkah untuk memperketat pengawasan dan menjaga integritas ekosistem pembayaran digital tersebut.