Demo di Patung Kuda, Massa Desak Anggaran MBG Dialihkan untuk Korban Karhutla

Sabtu, 24 Oktober 2026, 22:04 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aliansi Anti Asap mendesak pemerintah mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan tersebut disampaikan dalam demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Pelatihan BI Bantu UMKM Sulsel Perluas Pasar hingga Ekspor

Warta Ekonomi, Makassar -

Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kapasitas program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Resilient, World Class, Agile, Knowledgeable (UMKM REWAKO). Program ini menjadi salah satu upaya BI dalam mendorong UMKM agar lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

BSU Rp900.000 Bisa Didapat Siapa Saja? Ini Kriteria Penerimanya

Sabtu, 24 Oktober 2026, 21:43 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900.000 disiapkan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria penerima. Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV/2026.

Gus Irfan Ceritakan Anak dan Santrinya Bantu Bentuk BP Haji Tanpa Digaji

Sabtu, 24 Oktober 2026, 19:08 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada awalnya berjalan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, anak-anak dan para santrinya ikut membantu proses tersebut selama tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.

Terintegrasi Tanggul Laut, Tol Semarang-Demak Target Tuntas Akhir 2027

Warta Ekonomi, Semarang -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memantau kelangsungan langsung proyek pembangunan jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung yang terintegrasi dengan tanggul laut. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, progres pembangunan Tol Semarang-Demak secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Meski demikian, percepatan pekerjaan tetap harus mempertimbangkan kondisi tanah agar konstruksi aman dan tahan lama.

Jokowi Disebut Punya Panggung Baru di PSI, Pengamat Ungkap Alasan di Balik Langkahnya

Sabtu, 24 Oktober 2026, 18:47 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi menjadi kendaraan politik bagi Joko Widodo alias Jokowi untuk mempertahankan ruang geraknya di panggung politik nasional. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio melihat partai tersebut sebagai pilihan yang dekat dan masuk akal apabila mantan Presiden RI itu ingin membangun panggung politiknya sendiri.

Kemenekraf Dorong Ekonomi Kreatif Daerah Jadi Mesin Pertumbuhan Baru |Republika Online

JAKARTA – Potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah dinilai belum dapat berkembang optimal tanpa dukungan akses pembiayaan, perluasan pasar, dan regulasi yang transparan. Penguatan ekosistem usaha menjadi kebutuhan agar industri kreatif daerah mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Elektabilitas Capai 69 Persen, Mengapa Posisi Dedi Mulyadi Belum Aman Menurut Pengamat?

Jum'at, 23 Oktober 2026, 15:40 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Posisi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 dinilai belum aman meski memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, bahkan melampaui Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah simulasi survei.

KPK Sita Uang Rp 800 Juta Pengembalian Hercules dari Summarecon

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang sebanyak Rp 800 juta yang diserahkan oleh Rosario de Marshal atau Hercules (HRM) melalui tim hukumnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pihak PT Summarecon Agung (SMC) kepada Hercules guna pengamanan lahan di Kabupaten Bogor.

RI Disebut Ekonomi Terbesar ke-7 Dunia, Airlangga Beberkan Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Peringkat tersebut menggunakan ukuran purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli, bukan produk domestik bruto (PDB) berdasarkan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).