Menkeu Ingin Seluruh Masyarakat Punya Rekening Bank, Ini Alasannya |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Kepemilikan rekening juga dinilai penting untuk memudahkan penyaluran berbagai pembayaran pemerintah secara langsung kepada masyarakat, termasuk bantuan sosial.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, akses perbankan tidak seharusnya terbatas pada aparatur negara, tetapi juga perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, kepemilikan rekening menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan sistem pembayaran pemerintah yang lebih efisien.
“Kita menginginkan bahkan bukan hanya PNS, TNI, Polri yang memiliki rekening, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki rekening,” kata Suahasil seusai pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (23/10/2026).
Suahasil menjelaskan, pemerintah telah menerapkan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima untuk sejumlah pengeluaran negara. Pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri, misalnya, dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening masing-masing pegawai.
Mekanisme serupa juga diterapkan dalam pembayaran tunjangan profesi guru yang berstatus pegawai pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, dana pemerintah dapat disalurkan langsung kepada penerima melalui rekening perbankan.
Selain pembayaran gaji dan tunjangan, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga menggunakan mekanisme transfer ke rekening penerima. Kementerian Sosial menyampaikan data penerima beserta nomor rekening kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar penyaluran dana secara rutin.
Menurut Suahasil, ketepatan data menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembayaran langsung. Pemerintah perlu memastikan identitas penerima, nama, nomor rekening, dan bank tujuan telah tercatat dengan jelas agar proses transfer dapat dilakukan sesuai sasaran.
Meski sebagian pembayaran telah dilakukan melalui rekening, Suahasil mengakui masih terdapat sejumlah titik penyaluran yang belum menggunakan mekanisme transfer langsung. Pemerintah berupaya agar pembayaran tersebut juga dapat dilakukan melalui sistem perbankan.
“Tentu di satu dua titik masih ada yang belum tertransfer secara langsung. Ini kita upayakan supaya bisa ditransfer secara langsung menggunakan rekening perbankan,” ujar Suahasil.
Suahasil mengatakan, pembayaran langsung dari pemerintah kepada masyarakat atau government-to-person (G2P) merupakan salah satu unsur modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara. Sistem tersebut memungkinkan penyaluran dana pemerintah dilakukan langsung ke rekening penerima.
Penerapan mekanisme G2P diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembayaran sekaligus memperluas inklusi keuangan. Dengan semakin banyak masyarakat memiliki rekening bank, akses terhadap layanan keuangan juga diharapkan semakin merata.