MBG: Ratusan santri di Sidoarjo diduga keracunan MBG - BBC News Indonesia

Ratusan santri dan siswa di Sidoarjo diduga keracunan MBG – 'Pihak penanggung jawab harus diproses hukum'

• • Penulis, Silvano Hajid
  • Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
  • Penulis, Asvin Ellyana
  • Peranan, Jurnalis di Sidoarjo, Jawa Timur

• Telah diterbitkan 2 September 2026, 14:14 WIB

  Diperbarui 7 jam yang lalu

• Waktu membaca: 12 menit

Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga keracunan setelah menyantap menu MBG (Makan Bergizi Gratis), Selasa (01/09). Sejumlah sekolah di sana melaporkan anak didiknya juga mengalami gejala keracunan serupa.

Otoritas setempat menyebut menu MBG itu berasal dari satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang sama.

Puluhan anak terus berdatangan memadati Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro, Sidoarjo, sejak Selasa (01/09) hingga Rabu (02/09) siang.

Beberapa anak harus memakai kursi roda karena tidak sanggup berdiri. Sebagian baru diturunkan dari ambulans, terbaring lemas di atas ranjang akibat dugaan keracunan MBG.

Pada Rabu (02/09) siang, ruang IGD sesak sampai pihak rumah sakit harus menambah ranjang di ruang tersebut, kata jurnalis di Sidoarjo, Asvin Ellyana, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Beberapa anak juga terlihat harus berbaring di atas tandu karena semua ranjang di IGD itu telah terisi penuh, tambahnya.

Sementara itu, di depan Pondok Pesantren Manbaul Hikam, sebanyak empat ambulans masih siaga untuk mengangkut santri ke rumah sakit.

Otoritas setempat menyatakan telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalitengah, yang menyediakan menu makanan MBG bagi ratusan santri itu.

Di sisi lain, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), penyetopan sementara SPPG Kalitengah saja tidak cukup.

Dari lebih 40.000 kasus dugaan keracunan MBG di Indonesia, "kasus di Sidoarjo harus menjadi titik berhenti," jelas Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur.

Peristiwa di Sidoarjo bermula ketika menu MBG tiba di pondok pesantren, pada Selasa (01/09) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sekitar 1.010 porsi kemudian dibagikan kepada para santri dan siswa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Manbaul Hikam.

Dari keterangan pihak pesantren, makanan itu tidak dimasak oleh dapur pesantren, melainkan dikirim dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada Selasa sore hingga malam, sejumlah santri dilarikan ke sejumlah rumah sakit.

Bagaimana YLBHI memandang dugaan keracunan MBG di Sidoarjo?

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut, insiden berulang dugaan keracunan MBG itu tidak lahir dari satu kesalahan dapur, melainkan ekspansi program yang melampaui kesiapan regulasi, kapasitas pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Ada 11 kelompok masalah yang teridentifikasi, yaitu: keselamatan pangan, tata kelola, korupsi dan penyalahgunaan anggaran, konstitusionalitas anggaran, mutu gizi, ketenagakerjaan, rantai pasok, distribusi wilayah, transparansi data, dampak lingkungan, serta dimensi sosial-politik dan hak asasi manusia.

Terdapat pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia yang menurut YLBHI "terang benderang".

Pasalnya, ada hak anak atas pangan yang aman, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut pencegahan, kehati-hatian, keterbukaan, dan pemulihan efektif—bukan sekadar penghentian sementara satu dapur setelah korban berjatuhan.

Sementara, Mahkamah Konstitusi jelas sudah memutus, melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, menegaskan MBG bukan komponen utama pendidikan dan memerintahkan pemisahan anggarannya dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.

Menurut YLBHI, Pemerintah dan DPR tidak patut menunggu tenggat paling lambat tersebut.

Pemisahan harus dilakukan sejak APBN 2027 agar mandat minimum 20% anggaran pendidikan tidak terus dikurangi untuk membiayai program yang tata kelolanya belum mampu menjamin keselamatan anak.

Menurut Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, anak-anak bukan obyek produksi massal dan keselamatan mereka bukan biaya samping sebuah program politik.

"Ketika pemerintah telah mengetahui puluhan ribu dugaan korban dan tata kelola yang rapuh, tetapi tetap memperluas program dan mengambil ruang anggaran pendidikan, itu bukan sekadar salah urus, itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi, Sidoarjo harus menjadi titik berhenti," ungkap Isnur dalam rilis media yang ia bagikan.

Penyetopan sementara SPPG Kalitengah, maupun dalam kasus-kasus sebelumnya menurut YLBHI tidak cukup.

Idealnya menurut Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan, "Pemeriksaan harus menelusuri seluruh rantai tanggung jawab—dari pengadaan bahan, produksi, penyimpanan, distribusi, pengawasan harian, hingga keputusan Badan Gizi Nasional."

Menurutnya, wali santri dan korban berhak atas informasi, rekam pemeriksaan, pemulihan penuh, serta mekanisme pengaduan dan ganti kerugian yang mudah diakses.

"Tidak boleh ada pembebanan kesalahan kepada sekolah, pesantren, pekerja dapur, atau anak-anak penerima manfaat," tutup Edy.

'Kasus keracunan akan terus terus terjadi'

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, setidaknya hingga Juli 2026, terdapat 40.759 kasus dugaan keracunan MBG.

Pada Juni 2025, terdapat setidaknya 1.376 anak sekolah yang diduga menjadi korban keracunan MBG. BBC News Indonesia memberitakan kasus keracunan itu dan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E.coli, Bacilius cereus, Stapylococcus aereus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis.

Namun, itu bukan sekadar angka kumulatif. Di baliknya terdapat sisi destruktif yang dapat merusak siklus belajar, menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.

"Mestinya anak-anak belajar dengan aman [di sekolah] tetapi takut keracunan," jelas Ubaid.

Apalagi, kata Ubaid, "guru yang seharusya punya waktu mendampingi anak-anak dalam pendidikan, habis waktunya oleh MBG, guru yang mulanya fokus terkait dengan strategi pendidikan, harus diinterupsi oleh urusan ompreng".

"Jadi [MBG] merusak kualitas pendidikan di Indonesia," terang Ubaid.

Kasus dugaan keracunan massal di Sidoarjo pada Selasa (01/09) malam, belum termasuk dalam angka yang dicatat JPPI.

Pada waktu yang berdekatan, dari Koalisi MBG Watch, Annette Mau, melaporkan terdapat kasus dugaan keracunan MBG lagi.

Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, sekitar 20 siswa SMAN 1 Lubuk Pakam mengalami sakit perut pada Selasa (01/09). Mereka diduga keracunan menu MBG yang disantap sehari sebelumnya.

Di sebuah SD di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, belasan anak sekolah diduga keracunan setelah menyantap MBG pada Rabu (02/09).

Menurut kesaksian orang tua murid, anaknya tiba-tiba mengalami sakit perut, gatal-gatal dan mual setelah mengonsumsi menu MBG.

Jurnalis yang meliput kejadian itu dilaporkan diancam oleh TNI. Meski telah menunjukkan identitas resmi, anggota TNI itu tetap melarang media meliput bahkan untuk melakukan konfirmasi.

Di lokasi lain, di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, setidaknya 237 anak sekolah diduga keracunan meni MBG.

Makanan yang disantap pada senin (31/08) itu membuat mereka mengalami sakit perut, mual, sakit kepala hingga diare.

Rentetan kasus dugaan keracunan menu MBG dalam waktu berdekatan itu menurut Annette menunjukkan kerusakan sistem tata kelola MBG.

Masalahnya, temuan MBG Watch dalam sejumlah laporan dugaan keracunan MBG, kerap kali pihak orang tua hingga sekolah memilih 'berdamai' dengan pihak SPPG meski kasus keracunan MBG membuat anak mereka kehilangan waktu untuk belajar di sekolah.

"Terjadi pewajaran terhadap kasus-kasus keracunan MBG ini, karena keengganan para orang tua korban, bahkan kepala sekolah untuk mengemukakan testimoni kepada kami dan media," terang Annette.

Maka itu, sulit sekali mencari keadilan bagi korban, jika suatu gugatan hukum enggan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

Meski demikian, 'keengganan' melaporkan itu tidak murni karena kerelaan baik orang tua korban maupun pihak sekolah.

Polanya, dalam setiap kasus keracunan, mereka dikumpulkan, tentu bersama TNI bahkan polisi, menurut Annette.

"Dalam beberapa kasus, orang tua korban langsung didata oleh aparat, ditangani satu-persatu, diminta untuk tidak mengunggah ke media sosial, atau tidak membesar-besarkan kasus keracunannya," ungkap Annette.

Alih-alih membungkam, menurut Annette, Badan Gizi Nasional harus bisa menunjukkan akuntabilitasnya terhadap puluhan ribu kasus dugaan keracunan massal yang terjadi dari Aceh hingga Papua.

Korban dugaan keracunan MBG tak hanya dari pesantren

Jumlah korban keracunan bergerak naik, dari yang awalnya puluhan orang kini mencapai ratusan orang, berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan Kabupaten sidoarjo.

Pada Selasa (01/09) malam, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan 293 santri tersebut mendapat perawatan di delapan rumah sakit.

"293 santri dirawat di delapan rumah sakit. Delapan santri dilaporkan masih mengalami kondisi atau gejala berat dan membutuhkan perawatan lebih lanjut," tambah Lakhsmie kepada jurnalis di Sidoarjo, Asvin Ellyana.

Namun, hingga Selasa (02/09), korban yang diduga keracunan MBG itu tidak hanya berasal dari pesantren.

SPPG Kalitengah menyediakan menu MBG untuk 19 lembaga pendidikan lainnya, menurut Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

"Memang juga ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama, SPPG Kalitengah, Tanggulangin," tambah Emil, seperti yang dikutip di laman Kompas.

Baca juga:

• Dapur MBG satu-satunya di wilayah terpencil Papua 'terancam mangkrak'
• 'Hentikan sementara MBG untuk evaluasi, bukan hanya ganti pimpinan' - Apa saja masalah yang tak tuntas dan potensi problem baru?
• Putusan MK: Anggaran MBG harus dipisahkan dari dana pendidikan paling lambat pada 2028

SPPG Kalitengah diketahui melayani kebutuhan MBG dengan total sekitar 2.800 porsi per hari.

Setidaknya, terdapat lebih dari 500 santri dan siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

"Per pagi ini (02/09) tercatat ada 512 pasien yang terlapor dilarikan ke rumah sakit, Pasien tidak hanya berasal dari Ponpes Manbaul Hikam," jelas Emil.

Makanan yang disantap para santri dan siswa itu terdiri dari lima komponen; nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis jagung muda, tempe bumbu bali dan apel.

Menurut kesaksian sejumlah santri, sayur yang disajikan terasa aneh, cenderung masam. Namun, kesaksian itu belum dapat dijadikan bukti bahwa sayuran tersebut merupakan penyebab ratusan anak keracunan.

Setidaknya, usai menyantap makanan itu, para siswa dan santri mulai mengeluhkan sakit kepala, mual hingga lemas pada Selasa malam, selepas waktu Maghrib.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo masih melakukan investigasi terkait sampel makanan yang diamankan untuk pemeriksaan di laboratorium.

Selain makanan, muntahan korban juga menjadi bagian dari bahan pemeriksaan untuk membantu menemukan penyebab keracunan.

Bupati Sidoarjo, Subandi, bahkan menyatakan akan memeriksa perizinan SPPG Kalitengah.

"Segera kita cek ke sana, ya, dengan semuanya dinas pengampu, ya, termasuk perizinan, termasuk Dinkes dan lain-lain," tegas Subandi.

Pemeriksaan tersebut, menurut Subandi, diperlukan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di dapur penyedia makanan MBG.

Ia juga membuka kemungkinan penutupan apabila ditemukan persoalan serius dalam perizinannya.

Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan keputusan penghentian sementara telah dikeluarkan BGN.

Penghentian dilakukan sambil menunggu proses evaluasi dan hasil pemeriksaan laboratorium.

"Sementara ini karena memang sementara disuspen, dari BGN sudah surat turun di-suspend sementara," kata Teguh, seperti yang dikutip di laman Detik.

BGN akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan laboratorium. SPPG masih akan di-suspend dalam kurun waktu yang belum ditentukan.

"Sampai hasil evaluasi ya, evaluasi dan hasil lab keluar. Jadi sementara kami sedang laporan ke pusat, pusat akan menimbang apakah di-suspendnya, suspend sementara atau suspend permanen," jelasnya.

Meski demikian, kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo ini merupakan kegagalan negara melindungi hak anak, sebut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI melalu siaran pers-nya menilai, dugaan keracunan MBG tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan teknis. Lebih dari itu, negara wajib membuka penyelidikan secara transparan kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

YLBHI mendesak agar pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apabila ada temuan kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, hingga kegagalan pengawasan.

Bagaimana kondisi para korban?

Para santri dan siswa dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo.

Sebagian memang telah dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan bisa rawat jalan, menurut laporan otoritas setempat. Namun, hingga Rabu (02/09) siang, puluhan anak dilarikan ke IGD RSUD Notopuro.

Mereka mengalami gejala yang sama setelah menyantap menu MBG pada Selasa (01/09) siang.

Puluhan anak itu memenuhi ruang IGD, sebagian harus diantar menggunakan kursi roda karena tidak kuat berjalan.

Para pasien nampak terkulai lemas di ruang IGD.

Sebagian masih terbaring, sebagian lagi sudah bisa duduk di atas ranjang karena sudah mendapat penanganan dari tenaga medis rumah sakit itu, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis di Sidoarjo, Asvin Ellyana.

Humas RSUD Notopuro, Rizky Maulana, menyebut, pada Rabu (02/09) siang, setidaknya 30 pasien dilarikan ke rumah sakit itu dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Sementara, masih ada 11 pasien yang dirawat sejak Selasa (01/09) malam terkait dugaan keracunan MBG.

"Pasien-pasien itu yang rawat inap dan baru datang Rabu siang ini berasal dari ponpes yang sama," jelas Rizky.

Menurut pihak rumah sakit, kebanyakan anak yang dirawat mengalami dehidrasi.

"Sehingga kami lakukan rehidrasi, supaya kondisi mereka tidak drop," kata Rizky kepada jurnalis di Sidoarjo, Asvin Ellyana.

Rizky juga menambahkan para pasien kebanyakan mengalami mual, muntah hingga diare.

Salah satu orang tua korban, Reni, mengaku anaknya mengalami gejala mual dan sakit kepala pada Rabu pagi (02/09).

Dia membawa anaknya ke rumah sakit pada pukul 10.00 WIB. "Anak saya tadi malam masih membantu teman-temannya di ponpes, tidak mengalami gejala apa-apa, tetapi paginya, dia merasa perutnya tidak enak," ungkap Reni.

Menurut pengakuan Reni, anaknya tidak memakan sayur yang dicurigai menjadi penyebab dugaan keracunan massal ini.

"Dia hanya makan lauknya," jelas Reni.

Setelah ditangani di IGD rumah sakit, sang anak sudah bisa rawat jalan.

"Diberi obat oleh dokter dan bilang kalau ada keluhan lagi, tolong kembali ke rumah sakit," tutup Reni.

Untuk sementara ini, aktivitas pondok pesantren diistirahatkan dalam beberapa hari.

"Libur untuk sementara waktu," jelas Humas Ponpes Manbaul Hikam, Bahron Nafi.

Santri yang telah menjalani perawatan di rumah sakit pascadugaan keracunan MBG juga diizinkan pulang ke rumah masing-masing selama sepekan ini.

Dari kasus ini, pihak pesantren juga meminta pemerintah untuk "mengontrol dapur MBG dari pengadaan bahan sampai cara masaknya".

Bagaimana tanggapan Kepala SPPG Kalitengah?

Di sisi lain, Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, mengaku bahwa proses pengolahan MBG dilakukan seperti biasa. Proses memasak dimulai sekitar pukul 00.00 WIB, lalu makanan dikirim ke penerima sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam pemeriksaan MBG sebelum dikonsumsi, SPPG juga melibatkan sekolah untuk mencicipi makanan yang akan disajikan.

"Setiap sekolahan itu ada uji yang nantinya dicicipi oleh penanggung jawab dari pihak sekolah, setelah saya tanyai, katanya aman, enggak ada masalah, tapi kok sampai keracunan, itu yang saya pertanyakan," jelas Rafli seperti yang dikutip dalam laman Detik.com.

Namun demikian, sore harinya di pondok pesantren, tiga santri terlihat diibawa ambulans keluar dari lingkungan pondok menuju rumah sakit.

Jelang petang terdapat pertemuan antara para orang tua korban, pihak pondok pesantren, dan sejumlah anggota TNI di pondok pesantren.