Sungai Surut Kaltim: Pemerintah Ungkap Penyebab Angkutan Batu Bara dan BBM Terkendala
matamata.com - Penurunan debit air sungai akibat kemarau panjang di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu sejumlah kendala serius, mulai dari terhambatnya angkutan batu bara dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga ancaman krisis air bersih bagi masyarakat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan, terhentinya operasional kapal tongkang batu bara di wilayah tersebut murni disebabkan oleh faktor alam, bukan karena kebijakan pembatasan kuota produksi.
"Itu ya, saya cek kemarin di Kalimantan Timur. Ya justru karena sungai mengering, tongkangnya enggak bisa jalan," ujar Yuliot usai menghadiri acara The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, kondisi geografis dan cuaca menjadi satu-satunya penghalang utama mobilitas logistik tambang saat ini. "Bukan karena dibatasi produksinya, tapi karena air untuk mengalirkan tongkangnya enggak ada," ucapnya.
Dampak surutnya aliran sungai ini ternyata tidak hanya memukul sektor pertambangan. Kementerian ESDM mencatat, distribusi energi untuk masyarakat turut lumpuh akibat kendala jalur pelayaran sungai.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/8), menjelaskan bahwa kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalimantan berakar dari masalah serupa.
"Saat ini, sungai mengalami kondisi surut, sehingga kapal-kapal yang biasanya mengirimkan [energi] melalui jalur sungai terkendala untuk proses pengiriman BBM," kata Laode.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah bersama pihak terkait telah mengerahkan armada truk pengiriman melalui jalur darat. Kendati demikian, solusi ini belum optimal karena volume angkut menggunakan truk jauh lebih kecil dibandingkan kapasitas angkutan sungai.
Selain sektor logistik dan energi, kemarau panjang dan menyusutnya debit Sungai Mahakam turut memukul ketersediaan air bersih di Samarinda.
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya telah menyerukan agar masyarakat memperketat penggunaan air bersih. Imbauan ini dikeluarkan menyusul terganggunya operasional sejumlah fasilitas penyadapan (intake) air bersih di wilayah Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuas.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Desember 2026, Yusril Ungkap Komitmen Pemerintah dan DPR
Selain volume air yang menyusut drastis, kondisi kemarau panjang juga memicu peningkatan kadar klorida pada air baku. Faktor ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas serta kelayakan air yang didistribusikan kepada warga. (Antara)