Krisis Listrik dan Layanan Publik Picu Demo Besar-besaran di Tripoli Libya

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah wilayah di ibu kota Libya, Tripoli, dilanda aksi protes sejak Minggu (26/7) malam hingga Senin menyusul memburuknya kondisi kehidupan dan layanan publik, menurut laporan media resmi setempat.

Kantor Berita Libya (LANA) melaporkan para pengunjuk rasa mengecam krisis listrik, pemutusan pasokan air yang berulang, lemahnya sistem kesehatan, serta tingginya inflasi.

Dilansir ANTARA, enurut LANA, demonstran membakar ban kendaraan di kawasan Tajoura, Souq al-Jumaa, Al-Sarraj, Janzour, Zawiyat al-Dahmani, dan Al-Dhahra, serta memblokade sejumlah persimpangan jalan.

Mereka juga memasang penghalang di depan sejumlah lembaga publik, termasuk Kementerian Luar Negeri dan kantor Libya National TV di kawasan Zawiyat al-Dahmani.

Penghalang juga dipasang di depan gedungAudit Bureaudan kantor pusatTelecommunications Holding Companydi kawasan Al-Nofliyeen. Para pengunjuk rasa menyebut tindakan tersebut sebagai awal dari aksi pembangkangan sipil.

Aksi protes berlangsung bersamaan dengan gelombang panas ekstrem yang melanda Libya selama beberapa hari terakhir, yang menyebabkan pemadaman listrik berlangsung lebih dari 14 jam di beberapa lingkungan permukiman.

Dalam aksi tersebut, massa meneriakkan slogan seperti, "Rakyat menginginkan keadilan yang menghukum mereka yang menghamburkan uang rakyat," "Uang rakyat adalah amanah di tangan kalian," dan "Listrik? Ke mana miliaran itu pergi?"

BACA JUGA:

Pemerintah Persatuan Nasional (Government of National Unity/GNU) yang dipimpin Abdul Hamid Dbeibeh telah berupaya mengatasi krisis listrik sejak 2021. Kondisi pasokan listrik sempat menunjukkan perbaikan yang signifikan pada periode 2023 hingga 2025.

Libya hingga kini masih terpecah antara dua pemerintahan yang saling bersaing, yakni Pemerintah Persatuan Nasional yang diakui secara internasional, dipimpin Dbeibeh dan berkedudukan di Tripoli serta menguasai wilayah barat Libya, dan pemerintahan yang ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyat pada awal 2022, kini dipimpin Osama Hammad dan berkedudukan di Benghazi, yang menguasai wilayah timur dan sebagian besar wilayah selatan.

Selama bertahun-tahun, Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (UN Support Mission in Libya/UNSMIL) berupaya memediasi penyelesaian politik yang mengarah pada penyelenggaraan pemilu. Banyak warga Libya berharap pemilu dapat mengakhiri perpecahan politik dan konflik bersenjata yang terus berlangsung sejak tergulingnya Muammar Gaddafi pada 2011.

Populer

28 Juli 2026, 00:01

28 Juli 2026, 01:01