Kredit ke Pemerintah Seringkali Lebih Murah, BNI Pastikan Profitabilitas Terjaga

ILUSTRASI. BNI menyebut penyaluran kredit untuk proyek pemerintah tetap mempertimbangkan aspek profitabilitas dan risiko. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menyebut penyaluran kredit untuk proyek pemerintah tetap mempertimbangkan aspek profitabilitas dan risiko. Bank menerapkan prinsip risk-based pricing dalam menentukan suku bunga kredit.

Head of Investor Relation BNI Yohan Setio menjelaskan, secara umum BNI menganalisis setiap proyek pemerintah dari aspek komersialnya. Status perusahaan sebagai BUMN tak serta-merta membuat bank memberikan perlakuan khusus dalam penyaluran kredit.

"Jadi kita tidak memberikan keistimewaan khusus kepada perusahaan milik negara. Kita sudah menerapkan risk-based pricing," ujar Yohan dalam paparan publik BNI, Rabu (9/9/2026).

Meski begitu, ia tak menampik ada pengecualian untuk sejumlah institusi yang menjalankan layanan nasional dan mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti PT Pertamina dan PT PLN.

Baca Juga: OJK Sebut Task Force KAPJ Dibentuk untuk Memperkuat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

BNI mengategorikan perusahaan tersebut sebagai wholesale government institution. Dukungan pemerintah membuat profil creditworthiness perusahaan dinilai sangat baik.

Sementara untuk BUMN lainnya, BNI tetap melakukan penilaian berdasarkan proposal kredit dan karakteristik masing-masing proyek.

"Penentuan suku bunga kredit BUMN tergantung profil risiko dari proyek, sponsor atau perusahaan yang menarik kredit tersebut. Tidak ada keistimewaan khusus hanya karena status pemilik," jelasnya.

Di luar itu, Yohan bilang suku bunga kredit dapat dibuat lebih rendah untuk proyek yang merupakan program strategis pemerintah. Salah satu contohnya adalah program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Agrinas yang turut dibiayai oleh bank-bank Himbara.

Untuk proyek tersebut, suku bunga yang dikenakan berada di kisaran 6%, lebih rendah dibandingkan rata-rata suku bunga komersial BNI yang berada di sekitar 7%.

Yohan menyebut, tingkat bunga yang lebih rendah tersebut tetap dapat dibenarkan dari sisi risiko. Pasalnya, sumber pembayaran proyek berasal langsung dari APBN sehingga profil risikonya secara teori lebih rendah.

Baca Juga: CIMB Niaga Auto Finance Memandang Prospek Pembiayaan Emas Masih Positif

"Sehingga secara bottom line, secara profitabilitas, masih ada profit yang bisa sedikit dipetik oleh Bank Himbara," katanya.

Meski tetap menghasilkan keuntungan, Yohan menegaskan bahwa profitabilitas bukan menjadi satu-satunya tujuan BNI ketika terlibat dalam pembiayaan proyek pemerintah.

"Ketika kita menjalankan proyek pemerintah, mencari profit bukan tujuan utama kita. Kita balance antara profit yang wajar dan membangun negara," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag