Mohammad Kholid Ridwan : Kemerdekaan Intelektual yang Belum Selesai - Opini Katadata.co.id

Ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memutus rantai penjajahan politik yang telah berlangsung berabad-abad. Namun, kemerdekaan tidak pernah sekadar berarti berpindahnya kekuasaan dari tangan penjajah kepada bangsa sendiri.

Kemerdekaan adalah kemampuan sebuah bangsa menentukan arah hidupnya dengan akal, nilai, dan kehendaknya sendiri.

Karena itu, setelah lebih dari delapan dekade merdeka, ada pertanyaan yang mungkin lebih sunyi, tetapi jauh lebih mendasar:

Apakah kita telah benar-benar merdeka dalam berpikir?

Pertanyaan ini terutama perlu diarahkan kepada mereka yang memiliki pengetahuan: akademisi, peneliti, guru, cendekiawan, dan seluruh insan intelektual yang memikul tanggung jawab atas penggunaan akalnya.

Sebab ilmu pengetahuan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak pengetahuan yang berhasil diproduksi, tetapi juga dari kemampuannya menerangi kehidupan manusia.

Membaca realitas bukan sekadar mengumpulkan data. Membaca berarti menemukan hubungan di antara berbagai fakta, memahami persoalan secara utuh, menghubungkan pengetahuan dengan tanggung jawab, dan memastikan bahwa kecerdasan tidak berhenti sebagai pencapaian individual.

Di sinilah kita perlu bertanya dengan jujur.

Mengapa ketika jumlah doktor terus bertambah, publikasi ilmiah meningkat, laboratorium semakin modern, dan teknologi berkembang begitu pesat, bangsa ini masih bergulat dengan persoalan-persoalan fundamental yang sama?

Kemiskinan belum benar-benar terselesaikan. Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan. Ketergantungan teknologi belum sepenuhnya teratasi. Ketahanan pangan masih rapuh. Penguasaan sumber daya alam belum selalu berbanding lurus dengan penguasaan nilai tambah.

Dalam sistem ekonomi global, ruang gerak negara berkembang juga masih sangat dipengaruhi struktur keuangan, teknologi, perdagangan, dan mata uang yang sebagian besar ditentukan di luar kendalinya.

Pertanyaan ini tentu bukan untuk menyalahkan ilmu pengetahuan. Justru sebaliknya.

Pertanyaannya adalah: Mengapa akumulasi pengetahuan yang begitu besar belum selalu berubah menjadi kemampuan bangsa memecahkan persoalan-persoalan besarnya?

Kita Pandai Membaca Bagian, tetapi Kehilangan Kemampuan Membaca Keseluruhan

Kita hidup dalam zaman spesialisasi.

Itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin seorang ilmuwan menguasai seluruh cabang pengetahuan. Kita membutuhkan ahli energi, pangan, ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, teknologi, lingkungan, dan ribuan kepakaran lainnya.

Masalahnya bukan spesialisasi. Masalah muncul ketika spesialisasi berubah menjadi fragmentasi.

Kita dapat menemukan penelitian yang sangat canggih mengenai efisiensi energi, produktivitas pertanian, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, maupun sistem keuangan. Masing-masing mungkin sangat kuat secara metodologis.

Tetapi siapa yang kemudian menyatukannya menjadi pertanyaan yang lebih besar:

Mengapa bangsa dengan sumber daya alam, jumlah penduduk, pasar, dan kapasitas intelektual yang demikian besar masih belum sepenuhnya mampu menentukan arah ekonominya sendiri?

Kita dapat mengukur kemiskinan dengan semakin presisi. Kita dapat membuat model ekonomi semakin kompleks. Kita dapat menghitung emisi hingga satuan yang semakin kecil. Kita dapat mengembangkan teknologi yang semakin canggih.

Tetapi siapa yang bertanya:

Mengapa semua itu belum cukup untuk mengubah struktur yang melahirkan persoalan tersebut?

Inilah paradoks intelektual kita. Kita semakin pandai menganalisis serpihan realitas, tetapi semakin jarang berusaha memahami gambar besarnya.

Bangsa tidak pernah hidup dalam satu variabel. Kemiskinan bukan sekadar angka pendapatan. Ia berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset, struktur pasar, pekerjaan, teknologi, kebijakan fiskal, tata ruang, bahkan kekuasaan.

Energi bukan sekadar kilowatt-jam dan efisiensi konversinya. Ia berhubungan dengan industri, geopolitik, teknologi, pangan, lingkungan, neraca perdagangan, dan kedaulatan.

Pangan bukan sekadar produksi beras. Ia berhubungan dengan lahan, petani, perdagangan, distribusi, industri, teknologi, iklim, dan kebijakan negara.

Bangsa adalah sebuah sistem. Karena itu, persoalan besar bangsa tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pengetahuan yang terfragmentasi.

Mengapa Kita Sampai di Sini?

Ada setidaknya empat persoalan.

Pertama, spesialisasi telah berubah dari metode menjadi identitas.

Seorang ilmuwan semakin merasa bahwa ia hanya berhak berbicara dalam ruang kecil yang menjadi keahliannya. Berbicara tentang persoalan yang lebih luas dianggap tidak cukup “ilmiah”.

Padahal ilmu membutuhkan spesialisasi untuk menghasilkan pembuktian, tetapi bangsa membutuhkan sintesis untuk menentukan arah.

Kedua, sistem akademik lebih mudah menghargai sesuatu yang dapat diukur daripada sesuatu yang paling penting.

Jumlah publikasi dapat dihitung. Sitasi dapat dihitung. Indeks dapat dihitung. Hibah dapat dihitung.

Tetapi keberanian melahirkan gagasan besar tentang masa depan bangsa jauh lebih sulit diukur.

Akibatnya, tanpa disadari, sesuatu yang mudah diukur dapat menjadi lebih berharga daripada sesuatu yang sebenarnya penting.

Kita kemudian menghadapi paradoks: sistem yang dirancang untuk mendorong produksi pengetahuan justru dapat membuat ilmuwan semakin sibuk memproduksi pengetahuan yang tidak selalu terhubung dengan persoalan terbesar masyarakat.

Ketiga, pertanyaan kecil sering lebih aman daripada pertanyaan besar.

Meneliti sebuah variabel adalah pekerjaan ilmiah yang jelas batasnya.

Tetapi ketika seorang intelektual mulai bertanya mengapa sebuah bangsa bergantung pada struktur ekonomi tertentu, mengapa ketimpangan berlangsung lama, mengapa teknologi strategis tidak dikuasai sendiri, atau mengapa sistem global begitu menentukan nasib ekonomi nasional, ia memasuki wilayah yang bersinggungan dengan politik, sejarah, kekuasaan, dan kepentingan.

Di wilayah itulah keberanian intelektual diuji.

Keempat, kita semakin terlatih menganalisis, tetapi kurang terlatih mensintesis.

Analisis memecah realitas menjadi bagian-bagian agar dapat dipahami.

Sintesis mengembalikan bagian-bagian itu menjadi pemahaman tentang keseluruhan.

Tanpa sintesis, kita mungkin menghasilkan ribuan penelitian yang benar secara individual, tetapi gagal menghasilkan pemahaman yang benar tentang arah bangsa.

Dari Pakar Menjadi Intelektual

Di sinilah kita perlu membedakan antara pakar dan intelektual.

Seorang pakar mengetahui sesuatu secara sangat mendalam.

Seorang intelektual memiliki tanggung jawab yang lebih luas: memahami bagaimana pengetahuan itu harus digunakan untuk membaca persoalan masyarakat secara lebih utuh.

Setiap intelektual membutuhkan kepakaran.

Namun tidak setiap kepakaran otomatis melahirkan intelektual.

Ketika ilmu berhenti di laboratorium, ruang kelas, atau jurnal ilmiah, ia telah menghasilkan pengetahuan.

Tetapi ketika ilmu berani bertanya mengapa sebuah persoalan terus diproduksi oleh sistem yang sama, ilmu mulai bergerak dari sekadar pengetahuan menuju tanggung jawab peradaban.

Di sinilah perbedaan antara menjelaskan masalah dan memahami mengapa masalah itu terus terjadi.

Kita sudah sangat pandai menjelaskan kemiskinan: mengukur tingkat pendapatan, menghitung angka kemiskinan, memetakan distribusi kesejahteraan, bahkan merancang berbagai program pengentasan kemiskinan.

Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa kemiskinan terus diproduksi, bahkan ketika ekonomi tumbuh?

Apakah persoalannya semata-mata kurangnya pendapatan, atau terdapat struktur ekonomi yang membuat sebagian kelompok terus memiliki daya tawar yang lebih rendah terhadap modal, teknologi, pasar, dan kebijakan?

Demikian pula dengan ketimpangan.

Kita dapat mengukurnya melalui koefisien Gini, memetakan distribusi aset, dan menghitung kesenjangan pendapatan.

Tetapi pertanyaan intelektual yang lebih dalam bukan hanya seberapa lebar ketimpangan itu, melainkan: Bagaimana ketimpangan tersebut diproduksi, siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari struktur yang ada, dan mengapa struktur itu dapat bertahan?

Pertanyaan semacam ini membawa ilmu dari gejala menuju mekanisme, dari mekanisme menuju struktur, dan dari struktur menuju relasi kekuasaan.

Hal yang sama berlaku pada energi. Kita dapat menghitung efisiensi pembangkit, intensitas energi, potensi energi terbarukan, dan emisi karbon.

Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah: Mengapa negara dengan sumber daya energi yang besar belum selalu memiliki kendali yang sebanding atas teknologi, industri, nilai tambah, dan arah kebijakan energinya sendiri?

Pada pangan, kita dapat menghitung produktivitas sawah dan kebutuhan impor.

Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa negara agraris dapat mengalami kerentanan pangan, dan bagaimana struktur lahan, perdagangan, distribusi, teknologi, industri, serta kebijakan membentuk keadaan tersebut?

Di titik inilah seorang pakar mulai bergerak menjadi intelektual.

Bukan karena ia meninggalkan bidang keahliannya, melainkan karena ia berani membawa keahliannya sampai pada pertanyaan yang berada di balik gejala yang selama ini ia ukur.

Sejarah menunjukkan bahwa pemikir besar jarang bersedia dikurung oleh satu disiplin.

Ibn Khaldun, misalnya, tidak membatasi dirinya pada sejarah. Ia menghubungkan sejarah dengan ekonomi, masyarakat, politik, kekuasaan, perpajakan, dan naik-turunnya peradaban.

Para pemikir besar menunjukkan bahwa kedalaman ilmu tidak harus berlawanan dengan keluasan pandangan. Justru keduanya dapat saling menguatkan.

Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan kepada intelektual hari ini bukan lagi sekadar: "Apa bidang keahlian Anda?"

Bahkan bukan pula sekadar: "Untuk persoalan apa keahlian Anda digunakan?"

Pertanyaan yang lebih menantang adalah: "Persoalan apa yang sedang Anda pecahkan—dan struktur apa yang membuat persoalan itu terus berulang?"

Sebab bangsa tidak hanya membutuhkan ilmuwan yang mampu menjelaskan apa yang terjadi.

Bangsa membutuhkan intelektual yang berani bertanya mengapa hal itu terjadi, siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh keadaan tersebut, kekuatan apa yang membuatnya bertahan, dan apa yang harus diubah.

Di situlah ilmu berhenti menjadi sekadar profesi. Ia berubah menjadi kekuatan untuk memahami dan mengubah arah peradaban.

Mengembalikan Arah Ilmu

Kita tidak perlu membuang spesialisasi. Justru kita harus memperkuatnya.

Tetapi di atas spesialisasi itu harus dibangun kembali tradisi sintesis. Universitas tidak cukup hanya bertanya: "Apa yang belum diteliti?"

Ia juga harus bertanya: "Masalah apa yang paling membutuhkan kecerdasan bangsa ini?"

Para akademisi tidak harus meninggalkan laboratoriumnya. Ahli ekonomi tidak harus menjadi ahli teknik. Ahli teknik tidak harus menjadi ahli politik.

Tetapi mereka harus memiliki keberanian membawa hasil keahliannya keluar dari ruang sempitnya dan berdialog dengan disiplin lain.

Kita membutuhkan lebih banyak ruang untuk pertanyaan lintas disiplin tentang kemiskinan, kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, energi, teknologi, pendidikan, lingkungan, budaya, dan masa depan bangsa.

Kita juga perlu mengembalikan ukuran keberhasilan ilmu.

Selama ini kita terlalu terbiasa dengan rantai:

knowledge → publication → citation → recognition.

Rantai itu penting, tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir.

Kita membutuhkan rantai yang lebih panjang:

knowledge → wisdom → public benefit.

Pengetahuan harus melahirkan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan harus melahirkan kemanfaatan.

Di situlah ilmu menemukan tujuan sosialnya.

Kemerdekaan yang Belum Selesai

Kemerdekaan telah kita deklarasikan dan kita perjuangkan selama lebih dari delapan dekade. Namun, kemerdekaan sebagai kemampuan sebuah bangsa untuk menentukan arah kehidupannya sendiri masih merupakan pekerjaan yang belum selesai.

Sebab kemerdekaan bukan hanya terbebas dari kekuasaan asing. Ia juga menyangkut kemampuan untuk membaca realitas dengan pikiran sendiri, memahami struktur yang membentuk kehidupan kita, dan memiliki keberanian menentukan jalan yang kita anggap paling baik bagi masa depan bangsa.

Karena itu, kemerdekaan intelektual adalah bagian dari pekerjaan kemerdekaan yang terus berlangsung.

Kemerdekaan intelektual bukanlah kebebasan berpikir tanpa arah. Ia adalah keberanian menggunakan akal secara kritis, membaca realitas secara utuh, menghubungkan berbagai pengetahuan, membongkar persoalan yang mendasar, dan menggunakan ilmu untuk menghadirkan keadilan serta kemanfaatan bagi kehidupan bersama.

Bangsa ini tidak sedang kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak pakar. Yang mungkin semakin langka adalah intelektual yang bersedia memikul beban berpikir tentang keseluruhan bangsa.

Mereka yang tidak hanya bertanya, "Apa yang bisa saya teliti?" Tetapi juga: "Apa yang harus saya pikirkan karena bangsa ini membutuhkannya?"

Bahkan lebih jauh: "Mengapa persoalan yang sama terus berulang, struktur apa yang membuatnya bertahan, dan apa yang harus berubah agar bangsa ini tidak sekadar mengelola gejala, tetapi mampu mengubah sumber persoalannya?"

Sebab pada akhirnya, mungkin sejarah tidak akan bertanya berapa banyak artikel yang telah kita terbitkan, berapa tinggi indeks sitasi yang kita kumpulkan, atau berapa banyak gelar akademik yang berhasil kita sandang.

Sejarah akan bertanya sesuatu yang jauh lebih sederhana: Ketika bangsa ini menghadapi persoalan-persoalan terbesarnya, di manakah para intelektualnya?

Jika mereka hanya sibuk menjelaskan serpihan-serpihan kecil realitas tanpa pernah berusaha memahami keseluruhannya, maka yang belum selesai bukan sekadar pembangunan bangsa.

Mungkin kemerdekaan intelektual kita sendiri.

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.