Kemensos catat pendaftaran Perlinsos lampaui delapan juta jiwa

Rabu, 14 Oktober 2026 16:35 WIB

Warga saling membantu dalam aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) saat adanya pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Balai Desa Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/10/2026). Layanan dengan sistem jemput bola di sejumlah balai desa tersebut sebagai upaya Pemkab Kediri mempercepat aktivasi IKD guna mendukung transformasi digital nasional sekaligus digitalisasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan tepat sasaran. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mencatat jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam sistem pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital adalah angka delapan juta jiwa, dengan jumlah agen Perlinsos sekira 680 ribu orang di berbagai daerah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui di Jakarta, Rabu, mengatakan pertumbuhan pendaftar tersebut mengalami peningkatan harian yang signifikan berkisar antara 400 ribu - 500 ribu pendaftar setiap harinya.

"Jadi sekarang yang sudah daftar sudah lebih dari 8 juta. Setiap hari meningkat sekitar 400 sampai 500 ribu yang daftar. Agennya sudah 680 ribu," kata dia.

Mensos mengaku optimistis target untuk dapat menjangkau hingga 50 juta jiwa bisa tercapai hingga akhir tahun 2026, seiring masifnya partisipasi agen perlinsos untuk menyukseskan program ini, yaitu memperbaiki tata kelola data penerima bantuan sosial secara transparan dan bantuan tepat sasaran.

Agen Perlinsos, yang terdiri atas unsur masyarakat umum hingga Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas posyandu yang membantu mengusulkan sekaligus menyanggah data calon penerima manfaat.
secara sukarela

"Agen Perlinsos menjangkau warga rentan/ tingkat sosial-ekonomi terendah nasional yang tidak fasih menggunakan ponsel pintar, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari basis data penyaluran bansos," cetusnya.

Kementerian Sosial menjamin keterbukaan data yang memang sengaja dihadirkan agar proses pemutakhiran bansos dapat didiskusikan, serta dikoreksi langsung oleh masyarakat dan berbagai kalangan publik.

Terkait hasil lembaga survei yang menempatkan kinerjanya dalam kategori rendah karena persoalan distribusi bantuan sosial, ia mengatakan menghormati setiap pandangan dan kritik yang diberikan, sembari menegaskan seluruh proses bisnis dan mandat strategis kementerian telah dijalankan secara terukur.

"Kita menghormati, kita hargai. Saya enggak ngerti maksudnya diukur kinerjanya seperti apa, mungkin perlu kita dialog lebih lanjut. Tapi pada dasarnya kita menghormati semua pendapat," kata dia, seraya menegaskan perbaikan data penerima manfaat bantuan sosial saat ini telah menghasilkan lebih dari 4 juta penerima baru dari kuota 18 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) - Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

← → Top