DJPb: Belanja APBN Rp17,91 triliun mendorong ekonomi NTT

Sabtu, 5 September 2026 02:11 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp17,91 triliun hingga 31 Juli 2026, atau 58,59 persen dari pagu, sehingga turut menopang aktivitas ekonomi daerah.

“Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Juli 2026 sebesar Rp17,91 triliun atau 58,59 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,4 triliun atau 52,45 persen dari pagu dan tumbuh 28,01 persen secara year-on-year (yoy),” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5.435,23 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12.473,04 miliar atau 61,73 persen dari pagu.

Menurut dia, pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat menjadi salah satu pendorong penting bagi aktivitas ekonomi regional, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,01 persen secara tahunan.

“Kinerja fiskal tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,01 persen (yoy), sedangkan secara quarter-to-quarter tumbuh 7,11 persen,” katanya.

Adi menjelaskan penyaluran TKD terus mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tumbuh 18,23 persen (yoy), sedangkan penyaluran Dana Desa telah mencapai 84,18 persen dari pagu untuk 3.137 desa.

“Bahkan, enam kabupaten, yakni Alor, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Rote Ndao, telah menyelesaikan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan peran fiskal juga terlihat dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 12,23 persen (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 21,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.

“Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp41,13 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,38 persen (yoy),” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.938,18 miliar atau 55,26 persen dari target, tumbuh 12,18 persen (yoy).

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.337,37 miliar atau 48,38 persen dari target, yang terutama ditopang oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp860,69 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp545,25 miliar.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 92,19 persen (yoy) dan mencapai 168,16 persen dari target. Penerimaan tersebut terutama bersumber dari importasi komoditas kopi, kopra, kemiri, dan mente melalui Timor Leste serta penerimaan cukai minuman beralkohol.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp600,81 miliar atau 80,81 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada lingkup keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasi mencapai Rp11.747,56 miliar atau 43,10 persen dari target, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp10.171,46 miliar sehingga menghasilkan surplus Rp1.576,11 miliar.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dan tumbuh 10,05 persen (yoy), sementara penerimaan daerah didominasi pajak daerah sebesar Rp870,03 miliar atau 60,27 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adi mengatakan penguatan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan porsi belanja modal terus didorong agar struktur APBD semakin sehat dan produktif.

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja fiskal, Kanwil DJPb bersama seluruh KPPN di NTT terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, asistensi dan pendampingan satuan kerja serta konsultasi APBN melalui Customer Service Officer.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan memastikan layanan unit vertikal Kementerian Keuangan tetap berjalan di lokasi bencana.

Adi mengatakan keberlangsungan layanan pada masa darurat penting untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap terselenggara dan mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak bencana gempa Flores.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top