4 Isu yang Dibahas Menteri Ara dan Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang dibahas bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sinkronisasi data Badan Pusat Statistik (BPS), penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan, hingga percepatan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

Maruarar mengatakan, pemanfaatan AI dan teknologi informasi menjadi prioritas untuk memperkuat tata kelola program perumahan agar lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Pemerintah akan mengintegrasikan data Kementerian PKP dengan data BPS melalui sistem berbasis by name by address.

“Kami berdiskusi panjang bagaimana soal IT, AI, dan teknologi supaya membuat program lebih transparan, lebih cepat, lebih tepat sasaran berbasis data. Datanya dari BPS dan akan kami sinkronkan dengan database kementerian,” kata Maruarar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, sinkronisasi data akan memetakan masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang menempati rumah tidak layak huni. Basis data tersebut juga akan menjadi acuan dalam penyaluran program bedah rumah yang targetnya meningkat drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.

Maruarar mengungkapkan BPS telah memberikan pemetaan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai dasar penyusunan prioritas bantuan. Menurutnya, langkah tersebut akan memastikan program perumahan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kriteria bantuan seperti bedah rumah harus benar-benar tepat sasaran. BPS sudah membantu menunjukkan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sehingga distribusi bantuan lebih terarah,” ujarnya.

Digodok Bersama Lintas Kementerian

Perbesar

Selain membahas data, Maruarar mengatakan dirinya dan Luhut juga mendiskusikan penyusunan Undang-Undang Perumahan yang akan mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam satu ekosistem.

Pembahasan itu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta BPS agar kebijakan perumahan terhubung langsung dengan aspek lahan, pembiayaan, dan data pendukung.

Maruarar menambahkan, pemerintah akan kembali bertemu pekan depan untuk mematangkan sinkronisasi kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Kami sedang menggodok Undang-Undang Perumahan. Banyak sekali masukan yang bagus karena Pak Luhut sudah sangat berpengalaman di pemerintahan. Minggu depan kami akan bertemu lagi untuk merumuskan sinkronisasi soal perumahan yang berkaitan dengan seluruh ekosistem,” jelasnya.

Peluncuran Pembangunan Ribuan Rumah dan KUR Perumahan

Perbesar

Di sisi lain, Maruarar menyampaikan pemerintah telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri peluncuran pembangunan 62.000 unit rumah secara nasional yang dipusatkan di Batam pada 30 Juli 2026. Pemerintah juga menyiapkan peluncuran 71.000 unit rumah berikutnya di Jawa Timur pada Desember 2026.

“Kami berharap program ini menjadi solusi andalan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Minggu depan kami siapkan 62.000 rumah dan pada Desember sebanyak 71.000 rumah secara nasional,” tutur Maruarar.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga melaporkan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Ia mengatakan kuota program telah ditingkatkan dari 36.000 menjadi 50.000 karena mencatat tingkat penyerapan tertinggi dibandingkan skema KUR lainnya.

“KUR Perumahan merupakan terobosan baru dan evaluasinya sangat baik. Program ini membuka peluang bagi kontraktor, pengembang, toko bangunan, maupun masyarakat yang ingin membangun, membeli, atau merenovasi rumah,” pungkas Maruarar.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6