Ada Pertamina Grand Prix 2026, Ini Multiplier Effect Bagi Warga Lokal
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memperkuat komitmennya dalam menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Tidak hanya memastikan dukungan energi bagi ajang balap motor kelas dunia, Pertamina Patra Niaga juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan mitra binaan untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Lombok dan sekitarnya.
Segini Biaya Ikut Program Paket C Setara SMA
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Biaya mengikuti program Kejar Paket C berbeda-beda di setiap lembaga penyelenggara. Berdasarkan daftar biaya sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), peserta perlu menyiapkan dana mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada skema pembayaran yang ditawarkan.
China Incar Kepulauan Filipina Dekat Taiwan, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - China disebut mulai memperluas klaim pengaruhnya di Pasifik dengan menyasar Kepulauan Batanes, gugusan pulau kecil milik Filipina yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pertahanan Taiwan jika terjadi konflik dengan Beijing.
KSAD Maruli Murka Rumah Dinas TNI Diduga Jadi Markas Judol: Sangat Memalukan!
Sabtu, 10 Oktober 2026, 14:45 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut dugaan penggunaan rumah dinas TNI AD sebagai tempat operasional judi online (judol) sebagai peristiwa yang memalukan. Ia menegaskan institusinya tidak akan melindungi prajurit yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Duit di Rekening Terkuras Habis, Awas Modus Baru Maling M-Banking
Jakarta, CNBC Indonesia - Uang tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun bisa lenyap akibat aksi penipuan digital. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah kejahatan yang menyasar pengguna mobile banking (m-banking) dengan memanfaatkan berbagai cara untuk mendapatkan akses ke rekening korban.
Mahfud MD Ungkap Ada Maksud Tersembunyi Dibalik Pertemuan Jokowi dan Prabowo Saat Sidang MK
Sabtu, 10 Oktober 2026, 11:30 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026) malam, memunculkan berbagai spekulasi politik. Salah satunya terkait kemungkinan adanya pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri RI Ini Dijatuhi Hukuman Mati karena Korupsi, Hartanya Disita
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejarah Indonesia mencatat seorang menteri pernah dijatuhi hukuman mati akibat kasus korupsi besar-besaran.
Sosok tersebut adalah Jusuf Muda Dalam (JMD), mantan Menteri Urusan Bank Sentral era Presiden Soekarno. Tak hanya divonis mati, seluruh harta kekayaannya, mulai dari rumah, tanah hingga mobil mewah, turut disita negara.
BEI Siapkan 9 IPO, Sektor Energi hingga Bahan Baku Masuk Daftar Antri - Keuangan Katadata.co.id
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sembilan perusahaan masuk dalam antrean penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dari sembilan calon emiten tersebut, ada yang berasal dari sektor energi hingga bahan baku.
Proyek Energi Terbarukan Bisa Jadi Pasar Baru Multifinance, OJK Ungkap Datanya
Sabtu, 10 Oktober 2026, 11:11 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menilai pengembangn proyek energi terbarukan bisa menjadi peluang baru untuk industri multifinance.
PMK 67/2026 Buka Peluang Dana Pemerintah Masuk Bank, Tapi Ada Risiko Bank BUMN
ILUSTRASI. IHSG Bertahan Di Zona Hijau (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan baru pemerintah dalam mengelola kelebihan kas negara berpotensi menjadi sumber likuiditas bagi perbankan, terutama bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Namun, penempatan dana pemerintah tersebut juga menyimpan risiko penarikan dana yang dapat memperketat likuiditas perbankan ketika pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).