Zohran Mamdani Diserang Soal Kelas Pekerja, Benarkah Definisi Kelas Pekerjanya Keliru? |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Siapa sebenarnya kelas pekerja? Pertanyaan yang terdengar sederhana itu berubah menjadi perdebatan politik setelah Wali Kota New York Zohran Mamdani memberikan jawaban yang dianggap terlalu luas oleh sebagian pengkritiknya.
Dalam wawancara bersama Lulu Garcia-Navarro untuk siniar The Interview milik The New York Times yang diterbitkan Sabtu (18/7/2026), Mamdani ditanya secara langsung bagaimana ia mendefinisikan kelas pekerja. Ia menjawab, salah satu definisinya adalah orang-orang yang harus bekerja untuk membayar berbagai tagihan kehidupannya.
Ketika Garcia-Navarro bertanya apakah warga berpenghasilan 250 ribu dolar AS per tahun juga termasuk kelas pekerja, Mamdani mengakui belum menetapkan secara kaku di mana kategori tersebut dimulai dan berakhir. Percakapan itu kemudian diangkat New York Post, Senin (20/7/2026), dengan framing bahwa Mamdani memberikan jawaban berbelit-belit.
Namun, membaca jawaban Mamdani hanya sebagai kegagalan memberikan definisi berisiko menghilangkan substansi yang sedang ia bangun. Mamdani tidak sedang membuat klasifikasi statistik mengenai pendapatan. Ia sedang berusaha menjelaskan sebuah koalisi politik: masyarakat yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada pekerjaan dan ingin hasil kerjanya cukup untuk membayar rumah, makanan, pengasuhan anak, serta kebutuhan dasar lainnya.
Itu bukan berarti petugas kebersihan dengan pengacara sukses menghadapi tekanan ekonomi yang setara. Mamdani sendiri mengakui warga New York tidak memperoleh pendapatan yang sama dan tidak menghadapi tingkat kesulitan yang sama.
Pesannya adalah bahwa perbedaan pendapatan tersebut tidak selalu menghapus kepentingan bersama mereka dalam mendapatkan perumahan yang terjangkau, layanan publik yang memadai, dan kepastian bahwa kerja keras dapat menghasilkan kehidupan yang layak.
Dua Pertanyaan yang Saling Bertabrakan
Ketegangan dalam wawancara itu muncul karena Garcia-Navarro dan Mamdani pada dasarnya menjawab dua pertanyaan berbeda.
Garcia-Navarro menginginkan definisi operasional: di mana batas kelas pekerja ditarik, siapa yang masuk, siapa yang keluar, serta bagaimana garis tersebut digunakan dalam kebijakan pajak.
Pertanyaan itu sepenuhnya sah. Pemerintah tidak dapat menentukan tarif pajak, penerima subsidi, ataupun kelayakan program sosial berdasarkan istilah yang terlalu luas. Kebijakan publik membutuhkan angka, persyaratan, dan kategori yang dapat diterapkan secara konsisten.