Wamen HAM tekankan kerja sama regional untuk perkuat pemajuan HAM

Indonesia menekankan perlunya memperkuat kerja sama dengan organisasi regional agar sistem HAM internasional dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menekankan penguatan kerja sama antara mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan pelindungan HAM di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Mugiyanto dalam intervensi Indonesia pada General Debate Item 5: Human Rights Bodies and Mechanisms dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-63 di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Kamis (24/9).

Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan mekanisme HAM internasional tidak dapat bekerja sendiri di tengah keterbatasan keuangan yang dihadapi PBB.

Baca juga: Wamen HAM tegaskan masyarakat adat sebagai penjaga warisan dunia

Oleh karena itu, kerja sama dengan organisasi regional diperlukan agar mekanisme HAM internasional dapat lebih terhubung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat regional maupun nasional.

Indonesia menilai penguatan kerja sama tersebut juga dapat mendukung pemajuan HAM secara lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberagaman konteks setiap negara dan kawasan.

Dalam konteks regional, Indonesia mendorong kerja sama HAM melalui ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD), yang menjadi wadah negara-negara anggota ASEAN untuk berbagi perkembangan, pengalaman, dan tantangan dalam pemajuan HAM, termasuk dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil.

“Indonesia menekankan perlunya memperkuat kerja sama dengan organisasi regional agar sistem HAM internasional dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Mugiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip national ownership atau kepemilikan nasional dalam pemajuan HAM. Pendekatan tersebut dinilai perlu agar kebijakan dan mekanisme HAM tetap relevan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing negara dan kawasan.

Baca juga: Kementerian HAM percepat regulasi uji tuntas HAM bagi perusahaan

“Pemajuan HAM yang berkelanjutan perlu dibangun melalui prinsip national ownership atau kepemilikan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kekhususan masing-masing negara maupun kawasan,” ujar dia.

Menurut Indonesia, keterhubungan yang lebih erat antara mekanisme HAM internasional dan organisasi regional dapat menciptakan koherensi dalam upaya pemajuan HAM sekaligus memperkuat efektivitas sistem HAM internasional.

AHRD menjadi salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan. Wamen HAM juga secara konsisten menghadiri penyelenggaraan forum tersebut di Sekretariat ASEAN di Jakarta sejak menjabat.

Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-63 membahas sejumlah agenda terkait badan dan mekanisme HAM PBB, termasuk Complaint Procedure, dialog interaktif dengan Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP), laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kerja sama dengan PBB, serta Human Rights Council Advisory Committee.

Baca juga: Wamen HAM: Keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas MBG

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top