Titiek Soeharto pimpin Komisi IV DPR: Kami dorong produk perikanan bermutu masuk MBG - ANTARA News Bali

Badung, Bali (ANTARA) - Komisi IV DPR RI mendorong produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan semakin banyak dimanfaatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan konsumsi protein ikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediyati Haryadi atau Titiek Soeharto mengatakan ikan memiliki nilai gizi tinggi, termasuk kandungan omega-3 yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak.

“Komisi IV DPR RI mendorong produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dapat semakin banyak dimanfaatkan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG,” kata Titiek saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Badan Mutu KKP Bali, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Menurut dia, pemanfaatan produk perikanan dalam program MBG harus disertai jaminan keamanan pangan yang ketat mulai dari proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi.

“Aspek keamanan pangan harus benar-benar dijamin, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi agar produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.

Titiek mengatakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan kearifan lokal yang kuat sehingga berbagai produk olahan ikan dan hasil laut khas daerah berpotensi dikembangkan menjadi produk modern tanpa menghilangkan identitas lokal.

Ia menekankan pengembangan produk perikanan tersebut harus ditopang sistem penjaminan mutu yang kuat dari hulu hingga hilir, mulai bahan baku, pengolahan, sanitasi, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi kepada konsumen.

“Produk perikanan itu harus didukung oleh sistem penjaminan mutu yang kuat dari hulu sampai hilir. Mulai dari bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, pengemasan, penyimpanan, distribusi hingga ke pihak konsumen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI juga mendorong agar sistem penjaminan mutu dan sertifikasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Titiek, pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan tetap harus kuat, tetapi pelayanan sertifikasi perlu dibuat lebih sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, dan dengan biaya yang terjangkau.

Untuk mendukung ekspor, Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dalam memperkuat sistem jaminan mutu melalui kerja sama internasional, termasuk Mutual Recognition Agreement (MRA).

Kerja sama tersebut dinilai dapat mempermudah produk perikanan Indonesia diterima negara tujuan ekspor serta mengurangi pemeriksaan berulang yang berpotensi menambah biaya logistik.

Titiek juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga mutu dan keamanan produk perikanan, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Karantina Indonesia (Barantin), Badan Pangan Nasional (Bapanas), ID Food, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

“Sinergitas antara semua pihak seperti KKP, Barantin, Bapanas, ID Food, pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota), serta pelaku usaha harus terus dijaga dan dirawat agar kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Komisi IV DPR RI berharap penguatan sistem jaminan mutu tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan pemanfaatan produk perikanan dalam program MBG, sehingga kebutuhan pangan bergizi masyarakat terpenuhi sekaligus membuka peluang bagi pengembangan sektor perikanan nasional.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor : Ardi Irawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top