Satgas PRR: 4.922 sekolah terdampak bencana kembali gelar pembelajaran
Proses belajar mengajar pada prinsipnya di 4.922 ini alhamdulillah 100 persen sudah berjalan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah kembali melaksanakan pembelajaran.
"Proses belajar mengajar pada prinsipnya di 4.922 ini alhamdulillah 100 persen sudah berjalan. Itu yang paling penting," kata Mendagri di Jakarta, Rabu.
Tito menilai keberlanjutan proses belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Meski jumlah sekolah terdampak mencapai ribuan, proses pembelajaran telah kembali berjalan di seluruh sekolah terdampak.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah rehabilitasi 4.922 sekolah terdampak bencana
“Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” ujarnya.
Ia mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap perlu dilakukan mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala pembangunan.
Perbedaan kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan turut memengaruhi kecepatan pemulihan di setiap daerah.
“Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 [sekolah], tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat,” ujar Tito.
Baca juga: Mendagri pastikan pemulihan dampak banjir Solok bergerak cepat
Untuk mempercepat penyelesaian sekolah tersebut, Tito meminta adanya pendampingan intensif, khususnya terhadap sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen. Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait.
Ia juga menyoroti 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi layak atau berada di kawasan rawan bencana. Tito meminta Pemda mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah dapat segera dilakukan.
“Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi,” ujar Tito.
Ia juga meminta Pemda mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan. Hasil identifikasi tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait agar akses menuju sekolah dapat segera diperbaiki.
Baca juga: Mendagri sepakati RUU 15 kabupaten/kota dibawa ke paripurna
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.