Round up - RAPBN 2027 pacu ekonomi dan perbaikan layanan dasar

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menempatkan RAPBN 2027 sebagai instrumen untuk mendorong transformasi ekonomi sekaligus mempercepat perbaikan layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, energi hingga perlindungan sosial.

Dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, Prabowo mengatakan APBN tidak sekadar menjadi dokumen keuangan negara.

"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," katanya.

Pemerintah merancang belanja negara pada 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun.

Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen dan inflasi 2,5 persen.

Asumsi makro lainnya mencakup suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia 75 dolar AS per barel.

Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87 persen.

Delapan prioritas

RAPBN 2027 diarahkan pada delapan program kerja prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Prioritas tersebut diperkuat melalui kebijakan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Menurut Prabowo, transformasi ekonomi menuju kegiatan bernilai tambah tinggi perlu berjalan bersamaan dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Perbaikan layanan dasar

Di bidang kesehatan, pemerintah mulai 2027 merencanakan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia.

Setiap puskesmas direncanakan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan dukungan tambahan bagi fasilitas di wilayah terpencil dan terluar.

Pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota dengan target penyelesaian paling lambat 2030.

Selain itu, sebanyak 441 rumah sakit umum daerah (RSUD) akan dibangun atau direvitalisasi untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan di daerah, termasuk penanganan kanker, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal serta kesehatan ibu dan anak.

Prabowo mengatakan Indonesia juga masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.

Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029.

"Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak," kata Presiden.

Pemerintah juga melanjutkan penyediaan layar pintar interaktif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Transformasi ekonomi

Pemerintah akan membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bursa tersebut diarahkan untuk membangun harga referensi Indonesia bagi sejumlah komoditas strategis.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," kata Prabowo.

Pemerintah juga akan memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja.

Menurut Prabowo, data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen pada 2026.

Jika konsolidasi pengadaan, katalog elektronik dan perencanaan berbasis data diterapkan secara lebih luas, pemerintah memperkirakan efisiensi dapat mencapai 30 persen dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun.

"Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Ini bukan angka yang kecil," katanya.

Pemerintah berencana memperkuat kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut.

Energi dan industri

Di bidang energi, pemerintah akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk satu juta sepeda motor listrik produksi dalam negeri guna memperkuat industri kendaraan listrik nasional dan rantai pasoknya.

Selain itu, pemerintah melanjutkan optimalisasi aset badan usaha milik negara agar lebih produktif dan dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui mekanisme yang terbuka dan akuntabel.

Pemerintah juga menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk mempersiapkan dan membiayai sejumlah proyek strategis jangka panjang.

Proyek yang disiapkan antara lain pengembangan kendaraan nasional serta pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa.

Pusat finansial dan diaspora

Pemerintah juga merencanakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Jakarta dan Bali.

Kawasan tersebut dirancang untuk mencakup kegiatan perbankan, asuransi, pasar modal, teknologi finansial, keuangan syariah, manajemen investasi, serta penyelesaian sengketa komersial.

Prabowo mengatakan pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang mampu menarik modal dan talenta global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam transaksi keuangan internasional.

Pemerintah juga berencana menyiapkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk membuka kemungkinan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora Indonesia dengan talenta tertentu.

Menurut Presiden, kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dengan mempertimbangkan integritas, kewajiban warga negara, keamanan serta kepentingan nasional.

Prabowo mengatakan seluruh kebijakan dalam RAPBN 2027 pada akhirnya diarahkan untuk mengubah kekayaan yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat," katanya.

Ia berharap pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR dapat berlangsung secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara konstruktif, terbuka, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat," kata Prabowo.