Rasio Tabungan Masyarakat Indonesia Kalah dari Malaysia, LPS Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menegaskan pentingnya memperkuat rasio tabungan masyarakat Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbesar kapasitas pembiayaan domestik secara berkelanjutan sekaligus menekan ketergantungan nasional terhadap modal asing.

"Rasio tabungan kita baru sekitar 42%, terendah di antara peers country. Angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara Asia. Artinya, dari sisi positifnya, kapasitas pembiayaan domestik masih harus terus diperkuat," kata Anggito dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta Komisariat Perbanas Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2026).

Ia menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan idealnya bertumpu pada kekuatan tabungan masyarakat, bukan sekadar mengandalkan arus modal dari luar negeri.

Berdasarkan data LPS, posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum serta Bank Perkreditan/Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPRS per Desember 2025 berada di angka Rp 10.057 triliun. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 2025 yang mencapai Rp 23.821 triliun, rasio DPK terhadap PDB Indonesia tercatat berada di kisaran 42,2%.

Jika disandingkan dengan negara-negara mitra, posisi Indonesia masih terpaut jauh. Data perbandingan tahun 2024 menunjukkan rasio DPK terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 39,9%. Angka ini berada di bawah Vietnam yang mencapai 127,2%, Malaysia 125,5%, Thailand 85,6%, India 66%, Filipina 65,9%, Afrika Selatan 64,5%, hingga Brasil sebesar 56%.

"Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting. Aset keuangan, investor institusi, maupun pembiayaan terhadap PDB kita masih rendah. Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan peluang. Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di sektor keuangan yang sangat besar,” ujarnya.