◐

 

Profil Singkat 5 Pejabat Baru BGN yang Dilantik Prabowo, Ini Rekam Jejak dan Peran Strategis untuk Program MBG

Ringkasan

Badan Gizi Nasional memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden. Mereka akan mengisi jabatan strategis mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berikut daftar pejabat baru BGN:

Kelimanya diperkenalkan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor BGN, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026), setelah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden yang diterbitkan sehari sebelumnya.

Mengapa BGN Melantik Lima Pejabat Baru?

Pelantikan lima pejabat tinggi madya ini bukan sekadar pergantian jabatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi organisasi Badan Gizi Nasional yang kini memegang tanggung jawab besar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama lembaganya. Menurutnya, kelima pejabat tersebut diangkat melalui Keputusan Presiden dan diharapkan mampu membentuk tim yang lebih solid untuk memperbaiki tata kelola BGN sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga membangun organisasi yang mampu mengelola program berskala nasional secara profesional.

Langkah ini juga berkaitan dengan evaluasi menyeluruh yang sedang dilakukan BGN terhadap pelaksanaan MBG. Salah satu fokus utama evaluasi adalah memastikan validitas data puluhan juta penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Selain itu, BGN tengah mengkaji ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini, besaran insentif dinilai masih bersifat seragam meskipun beban kerja, jumlah penerima manfaat, dan cakupan wilayah setiap SPPG berbeda-beda. Ke depan, pemerintah ingin menerapkan sistem yang lebih proporsional agar pembagian insentif mencerminkan tingkat tanggung jawab masing-masing satuan pelayanan.

Mengapa Komposisi Pejabat Baru Ini Menarik?

Jika diperhatikan lebih jauh, pemerintah tidak memilih pejabat dengan latar belakang yang seragam. Sebaliknya, lima pejabat baru BGN berasal dari bidang yang saling melengkapi.

Komposisi tersebut terdiri atas:

Pendekatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa tantangan Program Makan Bergizi Gratis jauh lebih kompleks dibanding sekadar menyediakan makanan bergizi. Program tersebut juga membutuhkan sistem administrasi yang kuat, rantai pasok yang efisien, pengawasan anggaran yang ketat, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan efektif.

Dengan kata lain, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi, bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Baca Juga: Pengadaan Motor Listrik MBG Belum Diakui sebagai Aset, BGN Ungkap Alasannya

Baca Juga: BGN Akui Masih Punya Tunggakan Rp1,6 Triliun ke Mitra MBG, Ditargetkan Lunas Tahun Ini

Lili Khamiliyah, Sekretaris Utama Baru BGN

Lili Khamiliyah menjadi salah satu sosok yang paling memahami dinamika internal Badan Gizi Nasional. Berbeda dengan beberapa pejabat lain yang berasal dari kementerian atau lembaga eksternal, Lili merupakan bagian dari BGN sejak lembaga tersebut mulai dibentuk.

Sebelum dipercaya menjadi Sekretaris Utama, ia menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengemban tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Utama, sehingga telah mengenal berbagai proses administrasi dan koordinasi antarsatuan kerja di lingkungan BGN.

Latar belakang tersebut membuat proses transisi menuju jabatan definitif relatif lebih mulus. Pengalaman panjang menangani aspek administrasi, keuangan, hingga pengelolaan organisasi menjadi modal penting untuk mendukung operasional lembaga yang kini mengelola salah satu program prioritas pemerintah.

Berpengalaman Mengawal Tata Kelola Internal

Selama bertugas di BGN, Lili Khamiliyah tidak hanya menangani urusan administratif sehari-hari. Ia juga terlibat dalam sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola kelembagaan.

Salah satunya adalah penyusunan pedoman kearsipan bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Langkah ini penting karena setiap program pemerintah berskala besar membutuhkan sistem dokumentasi dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas.

Selain itu, ia turut mengawal penyempurnaan tata naskah dinas, digitalisasi administrasi, hingga penguatan koordinasi antarbiro. Meski tidak banyak muncul di ruang publik, pekerjaan semacam ini menjadi fondasi agar organisasi dapat berjalan secara efektif.

Dalam praktik birokrasi, kelemahan administrasi sering kali menjadi penyebab lambatnya pengambilan keputusan. Karena itu, keberadaan Sekretaris Utama memiliki peran yang sangat menentukan dalam memastikan seluruh unit organisasi bergerak dengan ritme yang sama.

Apa Tugas Sekretaris Utama BGN?

Sebagai Sekretaris Utama, Lili Khamiliyah bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai fungsi pendukung organisasi, antara lain:

Posisi ini dapat diibaratkan sebagai "pusat kendali administrasi" yang memastikan setiap deputi memiliki dukungan birokrasi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, peran tersebut menjadi semakin penting karena BGN harus mengoordinasikan ribuan satuan pelayanan, pemerintah daerah, kementerian, hingga berbagai mitra penyedia pangan.

Prima Yosephine Hutapea, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

Sosok berikutnya yang mengisi jajaran pimpinan BGN adalah dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. Berbeda dengan Lili Khamiliyah yang berasal dari internal BGN, Prima datang dengan pengalaman panjang di sektor kesehatan masyarakat.

Sebelum dilantik sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, ia menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Imunisasi di Kementerian Kesehatan. Posisi tersebut membuatnya terbiasa mengelola program nasional yang membutuhkan koordinasi lintas daerah, pengumpulan data dalam jumlah besar, hingga pengawasan distribusi logistik kesehatan.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penempatannya dinilai relevan dengan kebutuhan BGN saat ini.

Berpengalaman Mengelola Program Berskala Nasional

Selama berkarier di Kementerian Kesehatan, Prima banyak terlibat dalam pelaksanaan berbagai program imunisasi nasional.

Ia mengawal pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), penguatan cakupan imunisasi rutin, distribusi vaksin ke seluruh Indonesia, hingga pengembangan sistem pencatatan imunisasi.

Meski bidang yang ditangani berbeda, karakter pekerjaannya memiliki kemiripan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Keduanya sama-sama mengharuskan pemerintah memastikan bantuan atau layanan benar-benar diterima sasaran melalui sistem pendataan yang akurat.

Peran Strategis di BGN

Sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Prima akan bertanggung jawab menyusun sistem operasional BGN, termasuk:

Tugas tersebut menjadi krusial mengingat Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan bahwa lembaganya sedang memvalidasi data sekitar 63 juta calon penerima manfaat MBG.

Pengangkatan Prima menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kualitas data sebagai salah satu prioritas utama.

Dalam program berskala nasional, kesalahan data tidak hanya menyebabkan bantuan salah sasaran, tetapi juga meningkatkan potensi pemborosan anggaran. Pengalaman Prima dalam mengelola sistem kesehatan berbasis data menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola MBG.

Zainuri, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran

Nama berikutnya adalah Zainuri, yang dipercaya memimpin Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.

Dibanding empat pejabat lainnya, informasi publik mengenai riwayat karier Zainuri memang masih relatif terbatas. Dalam pengumuman resmi BGN, ia menggunakan gelar Ak., yang menunjukkan latar belakang profesi sebagai akuntan.

Hingga saat ini, pemerintah belum mempublikasikan riwayat pendidikan maupun perjalanan kariernya secara lengkap.

Mengelola Jantung Operasional MBG

Meski profilnya belum banyak diketahui publik, jabatan yang diemban Zainuri justru menjadi salah satu posisi paling strategis di BGN.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran bertanggung jawab terhadap:

Jika diibaratkan, deputi ini merupakan "urat nadi" Program Makan Bergizi Gratis.

Tanpa sistem distribusi yang baik, makanan bergizi yang telah disiapkan tidak akan sampai kepada penerima manfaat tepat waktu maupun dalam kondisi layak konsumsi.

Tantangan yang Menanti

Mengelola distribusi makanan berbeda dengan distribusi barang biasa.

Setiap hari, makanan harus:

Artinya, koordinasi logistik menjadi pekerjaan yang sangat kompleks.

Latar belakang Zainuri sebagai akuntan menunjukkan bahwa pemerintah kemungkinan juga mempertimbangkan aspek efisiensi pengadaan dan pengawasan rantai pasok.

Di program sebesar MBG, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kemampuan menjaga biaya tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Mariman Darto, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama

Posisi Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama dipercayakan kepada Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si., seorang birokrat sekaligus akademisi yang lama berkecimpung dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Sebelum bergabung ke BGN, Mariman menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Berpengalaman Mengembangkan SDM Aparatur

Karier Mariman banyak diwarnai oleh pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.

Ia terlibat dalam berbagai program terkait:

Selain itu, ia memiliki latar belakang akademik yang kuat dengan gelar doktor di bidang ilmu manajemen.

Mengapa Jabatan Ini Penting?

Deputi Promosi dan Kerja Sama tidak hanya bertugas menyosialisasikan Program MBG.

Lebih dari itu, deputi ini menjadi pintu masuk kerja sama antara BGN dengan:

Semakin luas kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang keberhasilan program.

Penunjukan Mariman menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat pendekatan kolaboratif.

Program MBG tidak mungkin dijalankan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar penyediaan pangan, edukasi gizi, hingga distribusi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ketut Sumedana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Nama yang paling dikenal publik dalam jajaran pejabat baru BGN adalah Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.

Ia merupakan jaksa senior yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.

Ketut juga pernah memimpin Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Selain itu, ia memiliki pengalaman sekitar lima tahun sebagai penyidik dan penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekam Jejak Pengawasan

Selama bertugas di Kejaksaan Agung, Ketut dikenal luas karena menjadi juru bicara berbagai penanganan perkara besar.

Pengalamannya mencakup:

Peran di BGN

Sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Ketut akan mengawasi:

Tantangan Besar yang Menanti Pejabat Baru

Meski telah memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap, tantangan yang dihadapi BGN masih sangat besar.

Beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan antara lain:

Dalam praktiknya, setiap tantangan tersebut saling berkaitan. Kesalahan pada satu aspek dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Pelantikan lima pejabat tinggi madya BGN memberikan pesan bahwa pemerintah mulai memasuki fase penguatan kelembagaan, bukan sekadar ekspansi program.

Pada tahap awal, perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran MBG. Namun, semakin besar cakupan program, semakin penting pula membangun organisasi yang mampu bekerja secara profesional.

Komposisi pejabat baru ini menunjukkan adanya pembagian fungsi yang relatif seimbang antara administrasi, tata kelola, logistik, kolaborasi, dan pengawasan. Jika masing-masing fungsi mampu berjalan efektif, peluang Program Makan Bergizi Gratis mencapai targetnya akan semakin besar.

Sebaliknya, tanpa koordinasi yang baik, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan implementasi di lapangan.

Penutup

Pelantikan lima pejabat baru Badan Gizi Nasional menjadi langkah penting dalam memperkuat organisasi yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Masing-masing pejabat membawa pengalaman berbeda yang saling melengkapi, mulai dari administrasi pemerintahan, kesehatan masyarakat, pengembangan SDM, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Ke depan, tantangan BGN tidak hanya memastikan jutaan penerima manfaat memperoleh makanan bergizi, tetapi juga membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan program ini pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang tepat sasaran.

Pantau terus perkembangan Badan Gizi Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis untuk mengetahui berbagai kebijakan dan langkah terbaru yang diambil pemerintah.

Baca Juga: MBG Disebut Pemborosan Anggaran, Prabowo: Tapi Ribuan Triliun yang Keluar dari RI Tiap Tahun Kenapa Tak Ada yang Protes?

Baca Juga: BGN Akui Program MBG 2025 Belum Capai Target, Serapan Anggaran Baru 59 Persen

FAQ

Siapa saja lima pejabat baru BGN?

Lima pejabat baru Badan Gizi Nasional adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Mengapa BGN melantik pejabat baru?

Pelantikan dilakukan untuk memperkuat organisasi BGN dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menilai penguatan sumber daya manusia dan tata kelola menjadi faktor penting agar program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Apa tugas Sekretaris Utama BGN?

Sekretaris Utama bertugas mengoordinasikan administrasi organisasi, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, aset negara, hingga perencanaan program agar seluruh unit kerja di BGN dapat beroperasi secara efektif.

Apa tugas Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran?

Deputi ini bertanggung jawab mengelola pengadaan bahan pangan, distribusi makanan bergizi, rantai pasok, serta koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar makanan sampai kepada penerima manfaat tepat waktu.

Mengapa Ketut Sumedana ditunjuk sebagai Deputi Pengawasan?

Ketut Sumedana memiliki pengalaman panjang di Kejaksaan Agung dan pernah bertugas di KPK. Rekam jejak tersebut dinilai relevan untuk memperkuat fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Apa tantangan terbesar yang dihadapi pejabat baru BGN?

Tantangan utama meliputi validasi data penerima manfaat, distribusi makanan ke berbagai daerah, menjaga kualitas layanan, memperkuat pengawasan anggaran, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.