Popularitas Jokowi dan ujian mesin politik PSI

Wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) dari 4% menjadi 5% berpotensi mengubah kalkulasi politik partai-partai kecil dan nonparlemen menjelang Pemilu 2029, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat ini, ambang batas parlemen yang berlaku masih sebesar 4% dari suara sah nasional.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kenaikan PT tidak hanya meningkatkan tuntutan terhadap capaian elektoral, tetapi juga mendorong partai untuk memperkuat konsolidasi struktur dan basis suara di daerah.

Menurut Arifki, keberadaan Joko Widodo (Jokowi) memiliki daya tawar politik yang signifikan untuk meningkatkan pengenalan merek (brand awareness) PSI sekaligus menjangkau pemilih loyal. Namun, pengaruh personal tersebut perlu diikuti dengan pelembagaan partai agar dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral yang lebih berkelanjutan.

“Popularitas personal tidak otomatis berbanding lurus dengan konversi suara sah. Jokowi bisa menjadi pintu masuk (entry point), tetapi tidak bisa terus-menerus menggendong PSI untuk menembus ambang batas 5%. Kuncinya terletak pada bagaimana figuritas tersebut ditransformasikan menjadi penguatan jaringan politik permanen di daerah,” ujar Arifki, Rabu (16/9).

Arifki menyoroti sejumlah faktor yang akan menentukan ketahanan elektoral PSI jika PT 5% diterapkan. Pertama, kesiapan infrastruktur dan mesin partai di tingkat akar rumput, termasuk penyebaran basis pemilih di berbagai daerah pemilihan serta kemampuan merekrut calon anggota legislatif (caleg) yang kompetitif.

Kedua, institusionalisasi hasil safari politik. Menurut Arifki, aktivitas turun ke berbagai daerah dapat menjadi modal awal, tetapi dampak elektoralnya akan lebih kuat apabila diikuti pembentukan jaringan organisasi yang mengakar dan berkelanjutan.

Ketiga, PSI perlu memperkuat isu strategis yang relevan dengan kebutuhan pemilih di daerah. Narasi politik nasional, kata Arifki, perlu diterjemahkan ke dalam isu dan program yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Keempat, kedalaman basis suara menjadi variabel penting dalam skenario PT yang lebih tinggi. Efektivitas konversi suara di tingkat daerah pemilihan dan TPS menjadi lebih menentukan dibandingkan sekadar tingkat popularitas nasional.

Arifki menyimpulkan bahwa tantangan PSI ke depan bukan hanya bagaimana memanfaatkan modal politik Jokowi, tetapi juga bagaimana mengubah modal tersebut menjadi pelembagaan partai, jaringan politik, dan basis suara yang lebih permanen. Tanpa penguatan struktur hingga tingkat bawah, PSI akan menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi ambang batas parlemen apabila angka 5% diterapkan.