PKP percepat pelaksanaan Bedah Rumah 2026 untuk kesejahteraan publik

Kami senang beberapa daerah baik sekali kinerjanya seperti di Gorontalo, Bangka Belitung dan Bali. Ada juga beberapa daerah yang kurang kinerjanya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026 dengan menargetkan 400 ribu unit rumah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan Bedah Rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

“Kami senang beberapa daerah baik sekali kinerjanya seperti di Gorontalo, Bangka Belitung dan Bali. Ada juga beberapa daerah yang kurang kinerjanya, itu harus diperbaiki,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kementerian PKP secara proaktif mengidentifikasi dan mengurai berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan data kementerian, progres pelaksanaan Bedah Rumah tercatat sebanyak 336.176 unit telah melalui verifikasi faktual, dengan 188.356 unit telah direkomendasikan. Selanjutnya, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan untuk unit-unit yang telah direkomendasikan.

Sementara itu, progres pekerjaan fisik menunjukkan sebanyak 85.649 unit berada pada tahap 0–30 persen, 33.310 unit berada pada tahap 30 hingga kurang dari 100 persen, dan 23.741 unit telah selesai 100 persen.

Ara mengatakan percepatan pelaksanaan bedah rumah perlu dilakukan dengan melihat berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat kebutuhan tambahan sumber daya manusia maupun regulasi yang memperlambat proses, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan tetap memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Baca juga: Kementerian PKP berupaya ajukan Bedah Rumah 2 juta unit pada 2027

Baca juga: Kementerian PKP dan Tiongkok perkuat kerja sama teknologi perumahan

“Jadi kalau ada SDM yang perlu tambahan kita siapkan, kalau ada regulasi yang lama dan memperlambat kita kurangi. Tapi semuanya harus dikonsultasikan dengan BPK dan BPKP, APH, Polisi, Jaksa, dan juga KPK supaya semuanya baik dan benar, sesuai tujuan. Caranya juga harus baik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul mengatakan Bedah Rumah menjadi salah satu fokus percepatan Kementerian PKP dalam beberapa bulan terakhir tahun 2026. Berbagai langkah percepatan, kemudahan, dan relaksasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

“Ini menjadi fokus kita untuk mempercepat. Kita sudah melakukan langkah-langkah percepatan, kemudahan, dan juga relaksasi dan diakselerasi di 3,5 bulan terakhir di 2026 ini. Kita optimis dengan strategi ini bisa optimal untuk penyerapan 400 ribu bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” ujar Didyk.

Dia menambahkan, secara keseluruhan realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai sekitar 39 persen. Percepatan terus dilakukan terhadap berbagai program dan kegiatan, termasuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Baca juga: PKP dorong terobosan hukum pemanfaatan lahan negara bagi hunian rakyat

Baca juga: Kementerian PKP berencana bangun tiga tower Rusun Prioritas pada 2027

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top