Peran TNI-Polri di MBG Lanjut Atau Tidak? Bos BGN Bilang Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono buka suara mengenai kelanjutan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelibatan aparat bukan menjadi persoalan, selama tujuannya untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sudaryono mengatakan, pengalaman serupa pernah ia hadapi saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kala itu, TNI dan Polri dilibatkan untuk membantu penyaluran puluhan ribu pompa air kepada petani karena keterbatasan anggaran distribusi.
"Menurut saya sih gini ya, intinya itu kan adalah.. ini samalah sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini, melibatkan semua hal. Intinya asas tujuan. 'Oh ini kok pakai tentara, pakai polisi'. Loh, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau, itu ada 70.000 pompa. Itu kalau kita bagi.. karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, ya itu pengalaman kami dulu. Itu kami bagiin lewat lewat TNI dan Polri. Karena apa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya enggak ada," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia bahkan mengaku pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa terkait pelibatan TNI dan Polri. Namun, menurutnya, ketika ditawarkan alternatif untuk menggantikan peran tersebut secara sukarela, usulan itu juga tidak mendapat respons positif.
"Nah kemarin ada yang nanya, mahasiswa, ke saya, 'Ya sudah kalau begitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak?'. Ya nggak mau gitu," ucap dia.
Karena itu, Sudaryono menilai yang terpenting bukan siapa yang dilibatkan, melainkan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja sama agar tujuan program tercapai.
"Jadi intinya gini. Saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak, bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik ya, sasarannya jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman. Jadi aman dan cukup gizi. Dan kemudian berdampak pada ekonomi di bawah," jelasnya.
Menurutnya, pelaksanaan MBG juga harus tetap memberdayakan pelaku usaha kecil, petani, hingga peternak. Namun, seluruh bahan pangan yang digunakan wajib memenuhi standar keamanan agar kasus keracunan tidak kembali terulang.
"Dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak dan lain-lain, tapi satu syarat, semua bahannya itu harus juga bener," ujar Sudaryono.
"Maksudnya, standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain, itu kan karena memang selain cara mengolahnya kan ada juga mengenai bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar, atau mungkin bahan bakunya kualitasnya yang nggak bagus," sambungnya.
Selain menyinggung pelibatan berbagai pihak dalam menjalankan program MBG, Sudaryono juga menanggapi rencana pembentukan Dewan Pengawas di BGN. Ia mengaku hingga kini belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut ya. Tentu saja kita intinya kerja benar," tegasnya.
Meski demikian, ia menilai keberadaan Dewan Pengawas akan menjadi hal yang positif untuk memperkuat pengawasan. Bahkan, ia membuka ruang bagi masyarakat dan media nasional untuk ikut mengawasi jalannya program.
"Maka ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk segala semua ini," pungkasnya.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]