Pemkab Deli Serdang perkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi - ANTARA News Sumatera Utara
Deli Serdang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Sumatera Utara, memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di sejumlah kecamatan sehingga pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran kepada petani.
Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Deli Serdang, Misran Sihaloho, di Lubuk Pakam, Kamis, mengatakan salah satu pengawasan dilakukan di Kecamatan Namorambe dengan mengunjungi sejumlah penyalur, seperti UD Rasta Tani di Desa Kuta Tengah, UD Armay di Desa Namo Mbelin, dan UD Tani Makmur di Desa Gunung Kelawas.
Lebih lanjut mengatakan serapan pupuk bersubsidi di Kecamatan Namorambe belum sepenuhnya maksimal.
Di sisi lain, kebutuhan pupuk NPK di sejumlah penyalur justru menunjukkan adanya kebutuhan tambahan.
Saat melakukan kunjungan ke UD Rasta Tani, alokasi pupuk bersubsidi dalam satu tahun tercatat 58 ton urea dan 64 ton NPK. Hingga saat monitoring, realisasi penyaluran mencapai 39 ton urea dan 40 ton NPK atau sekitar 70 persen dari alokasi.
Menurut Misran, belum maksimalnya serapan antara lain karena masih terdapat petani yang belum melakukan penebusan meskipun pupuk telah tersedia. Kondisi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung oleh tim penyuluh untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani.
“Penyalurannya sudah cukup bagus, sekitar 70 persen. Kendalanya masih ada beberapa petani yang belum melakukan penebusan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan data untuk mengetahui jumlah petani yang belum menebus,” ujar Misran.
Selain persoalan penebusan, menurut dia, monitoring juga menemukan kebutuhan tambahan pupuk NPK.
Ia mengatakan di UD Rasta Tani maupun UD Armay, kebutuhan NPK menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan PT Pupuk Indonesia.
Sedangkan di UD Armay, Desa Namo Mbelin, alokasi tahunan mencapai 154 ton urea dan 176 ton NPK. Realisasi penyaluran masing-masing sebanyak 108 ton urea dan 111 ton NPK.
Penyaluran di lokasi tersebut berjalan tanpa kendala berarti, namun kebutuhan tambahan NPK perlu dikoordinasikan untuk menjaga ketersediaannya bagi petani.
“Tidak ada masalah yang ditemukan di UD Armay. Hanya saja, perlu penambahan alokasi pupuk NPK. Hal ini diharapkan dapat dikoordinasikan oleh Gapoktan UD Armay bersama PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaannya,” kata Misran.
Ia menegaskan, pengecekan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi petani, termasuk penyebab belum dilakukannya penebusan pupuk.
Hasil pengecekan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dalam pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi.
Account Executive (AE) Wilayah Sumatera Utara I PT Pupuk Indonesia, Ahmad Dalfin, mengatakan monitoring bersama Pemkab Deli Serdang juga penting untuk mencocokkan data penyaluran dengan kondisi faktual di lapangan.
“Monitoring ini menjadi langkah yang baik untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat UD dan Gapoktan. Kami juga melakukan pendataan terkait penyaluran dan penggunaan pupuk selama satu tahun agar saat menginput data ke aplikasi e-Verval tidak terjadi kendala dan datanya sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Ahmad.
Hasil monitoring selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pengecekan petani yang belum menebus pupuk serta koordinasi kebutuhan tambahan NPK.
Langkah itu diharapkan dapat membantu menyesuaikan ketersediaan pupuk dengan kebutuhan riil petani sekaligus mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
Pewarta: Juraidi
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.