Pemkab Bogor perluas edukasi antikorupsi di 13 kecamatan - ANTARA News Megapolitan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperluas edukasi antikorupsi ke 13 kecamatan dengan melibatkan kepala desa, kepala kelurahan, kepala sekolah, serta jajaran unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bogor Edi Suwito di Citeureup, Selasa, mengatakan program tersebut merupakan upaya membangun integritas secara menyeluruh hingga tingkat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Intinya, penyelenggara negara yang unitnya berada di tingkat kecamatan kami libatkan, mulai dari kepala desa, kepala kelurahan beserta perangkatnya, kepala sekolah, hingga unsur UPTD,” katanya.

Menurut Edi, sosialisasi antikorupsi di tingkat kecamatan tahun ini dilaksanakan di 13 kecamatan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah menyasar sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

Penguatan pencegahan korupsi tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan setiap tahun di seluruh daerah.

Ia menyebut luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor membuat upaya membangun kesadaran antikorupsi perlu dilakukan hingga seluruh lini pemerintahan.

Sosialisasi tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga pengingat bagi penyelenggara pemerintahan agar memahami batas kewenangan dan menjalankan tanggung jawab secara benar.

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita harus bisa meminimalkan hal-hal yang berpotensi mengarah kepada tindak pidana korupsi,” ujar Edi.

Camat Citeureup Maman Nurpadilah menyambut baik pelibatan berbagai unsur pemerintahan dalam edukasi tersebut. Menurut dia, semangat integritas harus diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, peserta sosialisasi dari unsur tenaga pendidik Kecamatan Citeureup Eva Fardiyah menilai pemahaman mengenai pencegahan korupsi perlu terus diperkuat, termasuk di lingkungan pendidikan.

Menurut Eva, penerapan nilai integritas penting dalam menjalankan tugas sekaligus memberikan pelayanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.