Menlu Palestina: Dunia harus dukung solusi dua negara secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Menteri luar negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin mengatakan tantangan masyarakat internasional saat ini bukan lagi mengenai ada atau tidaknya konsensus solusi dua negara, melainkan kemauan untuk menerapkan dan mendukung solusi tersebut secara nyata.

"Persoalannya saat ini bukan lagi apakah terdapat konsensus internasional mengenai solusi dua negara. Konsensus tersebut sudah ada," kata Varsen Aghabekian Shahin dalam diskusi Global Town Hall 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara daring pada Sabtu.

Dalam pertemuan yang membahas pembangunan, kemanusiaan, dan keadilan itu, menlu mengatakan persoalan Palestina telah menjadi ujian terhadap kredibilitas sistem internasional dalam memastikan hukum internasional berlaku secara universal dan keadilan diterapkan secara setara.

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mengakhiri genosida di Jalur Gaza, melindungi penduduk sipil, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera masuk ke Gaza, berkelanjutan, bebas hambatan, dan sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan perampasan, pemindahan paksa, perluasan permukiman, dan aneksasi yang semakin intens di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianggap mengancam landasan teritorial bagi terwujudnya negara Palestina.

"Terorisme oleh pemukim Israel telah menjadi kenyataan sehari-hari. Masyarakat Palestina terusir dari wilayah mereka, pergerakan semakin dibatasi, tanah semakin terfragmentasi, dan aneksasi terus berlangsung melalui legislasi, kebijakan, serta penciptaan fakta di lapangan," katanya.

Menlu berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah langkah-langkah yang berdiri sendiri. "Semuanya merupakan bagian dari kebijakan yang saling berkaitan untuk mempertahankan kendali permanen Israel dan mencegah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat," katanya.

Ia menyebut Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan Deklarasi New York telah membangun momentum politik untuk menerjemahkan komitmen internasional menjadi langkah konkret, terikat waktu dan tidak dapat dibatalkan.

Ia menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bergantung pada diakhirinya pendudukan serta dihentikannya kebijakan yang merusak landasan teritorial, politik, dan ekonomi bagi solusi dua negara.

"Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional. Yang masih dirampas adalah kemampuan kami untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah kami akibat pendudukan ilegal Israel," katanya.

Baca juga: Dubes Palestina terharu atas dukungan Presiden-masyarakat Indonesia

Baca juga: Prabowo tegaskan Indonesia harus kuat agar bisa bantu Palestina

Baca juga: Prabowo teringat Palestina saat hadiri 100 tahun Gontor

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top