Memperluas jalan pendidikan hingga perguruan tinggi

Jakarta (ANTARA) - Pendidikan gratis mengubah cara negara membiayai perjalanan seorang anak menuju masa depan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyiapan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai taman kanak-kanak, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, serta program kuliah gratis secara bertahap di perguruan tinggi negeri (PTN).

Gagasan yang pertama kali muncul pada 18 September 2026 dalam perayaan HUT PAN itu, kini mulai dibahas dalam rapat terbatas di Istana dengan sejumlah menteri terkait untuk merumuskan skema pelaksanaannya.

Biaya pendidikan selama ini tetap menjadi bagian dari pengeluaran rumah tangga. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata biaya pendidikan pada 2024 mencapai sekitar Rp3,55 juta per tahun untuk jenjang SD dan sederajat, lalu meningkat menjadi Rp13,96 juta pada pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, hanya 16,27 persen siswa yang tercatat menerima beasiswa atau bantuan pendidikan.

Angka itu memberi konteks terhadap kebijakan pendidikan gratis. Beban pendidikan tidak berhenti pada persoalan ada atau tidaknya uang sekolah. Ketika jenjang pendidikan meningkat, kebutuhan pembiayaan ikut bertambah. Semakin panjang seorang anak melanjutkan pendidikan, semakin besar pula peran kemampuan ekonomi keluarga dalam menentukan apakah perjalanan tersebut dapat diteruskan.

Pemerintah selama ini sudah membangun berbagai instrumen untuk mengurangi hambatan tersebut. Program Indonesia Pintar (PIP) diarahkan untuk membantu peserta didik, sementara Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) membantu lulusan SMA atau sederajat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang melanjutkan pendidikan tinggi. Pada 2026, kondisi ekonomi masih menjadi salah satu dasar penetapan penerima KIP Kuliah, termasuk melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Arahan pendidikan gratis memperluas pendekatan itu. Pemerintah mulai menggeser bantuan bagi kelompok tertentu menuju skema pembiayaan layanan pendidikan pada sekolah negeri secara lebih luas. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan arahan Presiden mencakup layanan pendidikan gratis pada jenjang dasar dan menengah, bahkan dimulai dari taman kanak-kanak.

Perluasan akses tersebut muncul ketika pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu pos utama belanja negara. Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan dirancang mencapai Rp820,9 triliun. Anggaran itu diarahkan, antara lain untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dukungan bagi peserta didik, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Besarnya anggaran membuat pendidikan gratis tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan pembebasan biaya. Negara juga harus memastikan sekolah tetap memiliki sumber daya ketika sebagian biaya layanan yang sebelumnya ditanggung keluarga beralih menjadi tanggung jawab negara. Pembiayaan guru, fasilitas, operasional sekolah, dan kualitas pembelajaran menjadi bagian dari perluasan akses tersebut.

Pemerintah juga menjalankan program dengan sasaran lebih khusus. Sekolah Rakyat, misalnya, menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan memiliki lapisan berbeda. Bagi sebagian keluarga, biaya sekolah tidak menjadi hambatan, sementara keluarga lain menghadapi persoalan kemiskinan, tempat tinggal, transportasi, atau lingkungan belajar.

Karena itu, pendidikan gratis di sekolah negeri dapat memperkecil salah satu hambatan utama, sementara program afirmasi tetap diperlukan bagi kelompok yang menghadapi persoalan lebih kompleks.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top