KSP minta K/L terkait segera tuntaskan hambatan target jargas - ANTARA News Jawa Timur

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) -

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta kementerian dan lembaga (K/L) terkait segera menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan pembangunan serta pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) guna mengejar target 1 juta sambungan rumah (SR).

Dudung mengatakan penyelesaian hambatan terutama terkait perizinan dan kesiapan pengoperasian diperlukan, agar pembangunan jargas di berbagai daerah tidak mengalami keterlambatan dan target sambungan rumah dapat tercapai.

"Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel," kata Dudung, saat meninjau kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal penyelesaian hambatan melalui rapat koordinasi debottlenecking lintas kementerian dan lembaga, sehingga persoalan yang menghambat pembangunan maupun pengoperasian jargas dapat segera dituntaskan.

Ia menilai percepatan tersebut penting mengingat pembangunan jargas merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai sasaran 1 juta SR pada 2028, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Sambungan tersebut, kata Dudung, diperkirakan dapat mengurangi konsumsi LPG tabung 3 kilogram sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.

Pada 2025-2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 SR di 15 kabupaten/kota.

Untuk Gresik, progres fisik pembangunan jargas telah mencapai 95,4 persen dari 7.363 SR.

Dudung mengatakan sejumlah persoalan perizinan yang sebelumnya menghambat pengoperasian jargas di Gresik kini telah diselesaikan termasuk persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL, rekomendasi teknis ruas jalan kabupaten, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai.

"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan," ujarnya.

Dengan selesainya persoalan perizinan, KSP mendorong kementerian dan lembaga terkait segera memindahkan fokus ke tahap pengoperasian jargas.

Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.

Sementara itu, SKK Migas diharapkan memastikan alokasi gas dan titik serah, sedangkan BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.

"Kalau perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, kita bisa mengurangi hambatan dan mempercepat pencapaian target," kata Dudung pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top