Kemitraan RI -- Norwegia tunjukkan diplomasi iklim berbasis kinerja

Jumat, 31 Juli 2026 18:09 WIB

Para Narasumber peluncuran dan bedah buku "Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030" berfoto bersama di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan, Kamis, 30/7/2026). (Antara/HO/Kementerian Kehutanan)

Jakarta (ANTARA) - Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam menjaga hutan tropis serta mengatasi perubahan iklim global dinilai telah menghadirkan model baru kerja sama internasional yang lebih setara, transparan dan berbasis hasil.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menyatakan melalui mekanisme Results-Based Payment (RBP), pembayaran diberikan setelah Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan berdasarkan capaian yang terukur dan telah diverifikasi secara independen.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kemitraan Indonesia – Norwegia bermula dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 di Oslo.

"Kesepakatan tersebut membuka peluang pemberian kontribusi berbasis hasil hingga 1 miliar dolar AS, sesuai capaian pengurangan emisi Indonesia dari sektor kehutanan," katanya.

Namun, lanjutnya, implementasi LoI menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan perbedaan pandangan sehingga kedua negara menyepakati untuk mengakhiri LoI pada September 2021 dan membuka ruang bagi pembentukan kerangka kerja sama yang baru.

"Berakhirnya LoI bukan berarti hubungan kedua negara berhenti. Sebaliknya, hal tersebut menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih setara dan lebih matang," ujar Haruni dalam peluncuran dan bedah buku "Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030".

Hubungan kedua negara kemudian memasuki babak baru melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022.

Dalam skema baru tersebut, kedua negara membangun hubungan sebagai mitra yang setara dengan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan pembayaran dilakukan berdasarkan capaian nyata pengurangan emisi yang telah diverifikasi, bukan sebagai bantuan pembangunan.

Melalui skema tersebut, Indonesia telah menerima tiga tahap pembayaran kinerja dengan nilai keseluruhan sekitar 216 juta dolar AS, yang mana tahap pertama sebesar 56 juta dolar AS diberikan atas keberhasilan pengurangan emisi periode 2016 – 2017.

Selanjutnya Norwegia menyetujui pemberian kontribusi tahap kedua dan ketiga sekaligus sebesar 100 juta dolar AS atas kinerja pengurangan emisi periode 2017 - 2018 dan 2018 - 2019, serta tahap keempat sebesar 60 juta dolar AS untuk capaian penurunan emisi pada periode 2019 - 2020.

Seluruh dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan digunakan untuk mendukung berbagai program perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sementara itu Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Endah Tri Kurniawaty menjelaskan keberadaan BPDLH menjadi instrumen penting Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk memastikan seluruh dana pembayaran berbasis hasil dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kegiatan perlindungan lingkungan hidup serta masyarakat yang menjadi pelaku utama pengelolaan hutan.

"BPDLH akan terus berkolaborasi dan bersinergi mendukung berbagai komitmen bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup," katanya.

Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1 Agus Justianto menambahkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu strategi nasional paling ambisius di sektor kehutanan.

Program ini menargetkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030 melalui pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan cadangan karbon.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan bahwa diplomasi lingkungan kini telah menjadi bagian penting dari diplomasi pembangunan Indonesia.

Keberhasilan menekan laju deforestasi, memperbaiki tata kelola hutan, serta mengembangkan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menunjukkan bahwa perlindungan hutan memberikan manfaat ekologis.

"Selain itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemitraan RI – Norwegia tunjukkan diplomasi iklim berbasis kinerja

← → Top