Kementrans dan Komisi V DPR Bagikan 109 Sertifikat Tanah di Lombok

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyerahkan 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (22/10).

Penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan kepemilikan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan transmigrasi tersebut.

Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP dan PSKP), Lalu Samsul Hakim, mengingatkan warga agar memanfaatkan lahan yang telah bersertifikat untuk kegiatan produktif dan tidak menjualnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, lahan tersebut dapat menjadi modal bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menjelaskan, hak kepemilikan lahan diberikan kepada warga transmigran yang telah menempati kawasan tersebut selama 15 tahun.

Meski sertifikat yang diterima telah menjadi hak mutlak warga, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dinilai penting untuk mendukung kehidupan ekonomi mereka.

Lalu mengatakan, Komisi V DPRI RI sebagai mitra Kementerian Transmigrasi terus mendorong agar SHM tersebut dapat segera dibagikan yang hari ini dapat diwujudkan bersama.

"Satu persatu persoalan kita selesaikan, tahun ini kita sudah melakukan review pengukuran dan pembagian lahan usaha dan tahun 2027 akan diselesaikan penerbitan untuk lahan usaha tersebut," kata Lalu saat pembagian SHM di Lombok Timur.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan Kementerian Transmigrasi telah menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan yang selama ini terkendala melalui Program Trans Tuntas.

Selain penyelesaian sertifikat tanah, pemerintah juga menjalankan program Transmigrasi Patriot (Trans Patriot) untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.

Program tersebut melibatkan sumber daya manusia (SDM) unggul, mulai dari mahasiswa pilihan, alumni, dosen hingga guru besar, yang akan membantu masyarakat secara langsung di lokasi transmigrasi.

"Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada bapak Presiden Prabowo dan Menteri Transmigrasi karena sertipikat hak milik yang selama ini kita tunggu sudah bisa dibagikan," ujar Hadi.

Hadi juga mengingatkan warga agar menjaga sertifikat yang telah diterima dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia turut menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas akses jalan di kawasan tersebut.

"Jalan-jalan yang rusak kita perbaiki, Kementerian Transmigrasi sudah mengalokasikan anggaran Rp5 milliar untuk peningkatan jalan di Desa Jeringo saja, supaya akses jalan di sini jadi bagus," tambah Hadi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Hadi bersama Lalu didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris Camat, dan Kepala Desa Puncak Jeringo.

Rombongan juga meninjau pekerjaan peningkatan jalan poros UPT Puncak Jeringo sepanjang 2,4 kilometer. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memperlancar akses warga dan mendukung kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Selain meninjau pembangunan jalan, rombongan menyempatkan diri menyapa warga transmigrasi di wilayah tersebut.

(ory/ory)