Kementerian PKP perkuat sinergi percepatan realisasi rumah subsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi percepatan realisasi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, karena hingga saat ini realisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2026 baru mencapai sekitar 154 ribu unit dari target 350 ribu unit.

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara, capaian tersebut perlu terus didorong mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya sekitar tiga bulan. Karena itu, ia meminta BP Tapera menyampaikan secara transparan kesiapan, target, dan realisasi penyaluran FLPP, sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar akses terhadap program rumah subsidi semakin luas.

“Yang saya minta kepada BP Tapera, kesiapan, target, dan realisasinya disampaikan secara transparan. Sosialisasi juga harus ditingkatkan,” kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya juga mengingatkan bahwa meskipun realisasi rumah subsidi pada tahun lalu menjadi yang tertinggi, capaian tersebut masih belum memenuhi kuota sebesar 350 ribu unit.

Baca juga: BP Tapera: Realisasi FLPP hingga 10 September capai 147.871 unit rumah

Evaluasi tahun ini pun perlu diarahkan pada berbagai kendala yang memengaruhi percepatan penyaluran, termasuk kesiapan lahan dari sisi pengembang.

Menurutnya, sebagian pengembang sebenarnya telah memiliki lahan yang siap dikembangkan, namun masih menghadapi kendala dalam proses sertifikasi.

Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mencari solusi agar persoalan tersebut tidak menghambat penyediaan rumah subsidi.

Selain persoalan lahan, penguatan kinerja BP Tapera juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, Ara menilai perlu ada pembenahan dari sisi sumber daya manusia maupun sistem agar percepatan penyaluran FLPP dapat dilakukan secara optimal.

Baca juga: BRI: Penyaluran KPP capai Rp12 T ke 83.210 debitur hingga 8 September

Kementerian PKP akan terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah daerah, pengembang, serta kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan dan mempercepat penyaluran FLPP.

"Dengan penguatan data, perbaikan sistem, dan koordinasi yang lebih baik, penyediaan hunian subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan MBR," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top