Kaltim perkuat tata kelola data lewat Forum SDI guna pengambilan kebijakan - ANTARA News Kalimantan Timur

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola data melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) sebagai landasan utama perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim Muhaimin menegaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data tidak akan berfungsi optimal tanpa ketersediaan data yang mumpuni.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi para walidata pendukung dan produsen data di setiap perangkat daerah. Kita harus terus mendongkrak keterisian data, baik statistik maupun geospasial," ujar Muhaimin saat membuka Forum SDI Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2026, di Samarinda, Kamis.

Hingga saat ini, tingkat keterisian data pada Portal SDI Kaltim dan Geoportal Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kaltim tercatat masih di bawah 90 persen.

Muhaimin menjelaskan dalam kerangka digitalisasi, pemerintah digital dan SDI adalah dua pilar yang saling menguatkan. Pemerintah digital membangun sistem dan layanan, sementara SDI memastikan kualitas serta integritas informasinya.

Menurut dia, tanpa tata kelola yang kuat, transformasi digital hanya akan menghasilkan sistem yang canggih tetapi tidak efektif untuk mengambil keputusan secara cepat dan presisi.

Komitmen Kaltim dalam tata kelola data tercermin dari sejumlah capaian indeks, seperti Indeks SDI 2025 sebesar 70,01 (Kategori Baik), Indeks Bhumandala 2025 sebesar 4,45 (Kategori Unggul), dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2024 sebesar 2,68 (Kategori Baik).

"Capaian ini ditargetkan meningkat bertahap demi mendukung visi RPJMD Tahun 2025–2029," kata Muhaimin.

Dia juga mengingatkan pentingnya penyusunan Daftar Data Daerah yang selaras dengan pusat, mengingat 31 persen Daftar Data Pemerintah Pusat Tahun 2026 membutuhkan dukungan data dari daerah.

Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Kaltim Alfino Rinaldi Arief mengatakan bahwa proses perencanaan melalui forum ini sangat fundamental untuk menyepakati rencana aksi tahun berikutnya.

"Hasil kesepakatan Pra-Forum menghasilkan daftar data tahun 2026 sebanyak 7.194 data, yang terdiri atas 6.972 data statistik dan 222 data geospasial,” ujar Alfino.

Daftar tersebut juga telah mengakomodasi 11 program prioritas data unggulan Gratispol dan Jospol yang diproduksi oleh sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas PUPR, serta Biro Kesejahteraan Rakyat.

Terkait performa keterisian data tahun 2025, Alfino memaparkan tingkat keterisian data statistik pada Portal Satu Data Kaltim mencapai 84,20 persen (turun dari 87,74 persen di tahun sebelumnya).

Sebaliknya, keterisian data geospasial pada Portal JIGD Kaltim naik menjadi 71,35 persen (sebelumnya 69,33 persen).

Kenaikan signifikan terjadi pada Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) di aplikasi e-Walidata SIPD yang melonjak ke angka 88,05 persen dari sebelumnya 78,13 persen.

"Capaian ini masih perlu ditingkatkan. Kami meminta seluruh produsen data segera melakukan penginputan sesuai daftar data yang disepakati," kata Alfino.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Perencana Ahli Madya Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Kementerian PPN/Bappenas Fandi Prasetyo Nurzaman, Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi, dan Kepala BPS Kaltim Mas'ud Rifai.

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top