Gubernur NTB mendorong satgas kebencanaan belajar dari gempa NTT
Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong pembentukan satgas kebencanaan berkaca dari pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam penanganan gempa M7,7 di Nusa Tenggara Timur.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, bersama para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin.
"Satgas Kebencanaan NTB memiliki personel dan pembagian tugas yang telah dipetakan, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian," ujarnya.
Ia mengatakan satgas tersebut akan ditetapkan melalui keputusan gubernur, melakukan simulasi secara berkala setiap enam bulan, serta dapat segera diaktifkan ketika terjadi bencana.
Gubernur menilai, pengalaman di NTT memberikan pelajaran penting. Kehadiran Tim NTB dengan unsur medis, logistik, dapur umum dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat terdampak. Tim tersebut bahkan diterima masyarakat seperti keluarga sendiri.
"Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak," tegas Iqbal.
Baca juga: NTB membentuk satgas pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade
Dalam rapim tersebut, Gubernur juga membahas langkah pemulihan pasca-kebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dan mengelola proses pemulihan, dengan pemerintah tetap memberikan pendampingan dan pengawasan.
"Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak," kata Gubernur.
Ia menegaskan, pemulihan harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi rekonstruksi tidak boleh menghilangkan karakter dan keaslian Desa Adat Sade.
Baca juga: Kodim 1620 menghadirkan dapur lapangan untuk korban kebakaran Sade
"Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan," ucapnya.
Selain itu, dalam rapim tersebut Gubernur NTB juga membahas penataan aparatur berbasis talenta, penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Gubernur menegaskan, penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan aparatur. Setiap ASN harus aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasinya sebagai dasar pemetaan serta pengembangan karier.
"Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting," tegas Gubernur.
Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antar-perangkat daerah. Gubernur menekankan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengembangkan kualitas aparatur.
"Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal," katanya.