Gorontalo percepat Satu Data Indonesia dengan integrasi portal - ANTARA News Gorontalo

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat implementasi Forum Satu Data Indonesia melalui penguatan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta integrasi portal data antarinstansi.

Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo Sumarto Biki di Gorontalo, Jumat, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo.

"Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memaksimalkan konsolidasi terkait percepatan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo," katanya.

Ia menjelaskan secara kelembagaan Forum Satu Data Indonesia di Gorontalo telah terbentuk dan sekretariatnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Namun, hasil evaluasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2026 menunjukkan masih terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni regulasi, tata kelola data, dan penyediaan sumber daya manusia.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut menjadi fokus pembahasan dalam workshop yang diikuti unsur Dinas Kominfotik, Bappeda, sekretariat daerah, pejabat fungsional statistik, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong integrasi portal data yang telah dimiliki masing-masing daerah agar memenuhi standar interoperabilitas sesuai pedoman Satu Data Indonesia.

"Hampir semua daerah di Provinsi Gorontalo sudah memiliki portal data sendiri. Namun, kami harus memastikan standar datanya sama dan memenuhi interoperabilitas. Jika standar datanya berbeda, maka integrasi portal tidak akan berjalan optimal," ujarnya.

Sumarto mengatakan Pemprov Gorontalo bersama Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) juga telah menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data tersebut kini telah dimanfaatkan melalui fitur Open Data Gorontalo atau Pentagon yang diluncurkan pada Mei 2026.

Ia menambahkan tantangan dalam pengelolaan data masih berasal dari proses penginputan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas.

"Risiko yang paling mungkin terjadi adalah human error pada saat entri data. Karena itu, kami mendorong tersedianya SDM yang mampu memeriksa, mengolah, dan memastikan kualitas data sesuai prinsip Satu Data Indonesia," katanya.

Ke depan, Pemprov Gorontalo berharap proses pembaruan data di Pentagon dapat berlangsung lebih cepat melalui integrasi sistem antardaerah, sehingga kualitas, akurasi, dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan dapat semakin meningkat.

Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top