Fraksi Golkar gelar audiensi bahas akses Bendungan Lahor di Blitar

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menerima audiensi Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat beserta jajaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Audiensi tersebut membahas kebijakan penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang berlaku sejak 1 Agustus 2026 dan menuai protes warga.

Sarmuji yang merupakan legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung), sebelumnya menerima langsung aspirasi warga saat kunjungan ke Blitar pada 31 Juli 2026 dan berjanji menindaklanjutinya kepada Perum Jasa Tirta I selaku pengelola bendungan.

"Saya menerima aspirasi warga karena akses jalan Bendungan Lahor ditutup. Kalau bukan karena pertimbangan keamanan atau keselamatan, sesuai surat yang saya kirimkan, mohon dibuka tetapi dengan skema limitasi waktu yang ada. Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian. Kita harus cari opsi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak besar," kata Sarmuji dalam keterangannya.

Perum Jasa Tirta I kemudian menjelaskan bahwa pemberlakukan pembatasan akses lalu lintas di atas Puncak Bendungan Lahor yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sebagai langkah mitigasi dan perlindungan terhadap bendungan yang berstatus Objek Vital Nasional.

Kebijakan ini memicu keluhan warga karena dinilai menghambat aktivitas dan mengganggu roda perekonomian di dua wilayah tersebut.

Sarmuji menegaskan meski aspirasi warga penting diperhatikan, aspek keselamatan tidak bisa dikesampingkan.

"Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari," ujarnya.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat menjelaskan penutupan akses dilakukan karena Bendungan Lahor yang dibangun pada 1973 dan mulai beroperasi pada 1977, kini sedang menjalani proses reviu untuk izin perpanjangan operasi.

Ia menjelaskan proses tersebut mendesak dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik retakan pada konstruksi bendungan.

"Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak sebagus dan secanggih saat ini," ujar Fahmi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya kini sedang memasang berbagai instrumen pemantauan untuk mendukung proses reviu sehingga bendungan harus terbebas dari lalu lintas kendaraan bermesin agar instrumen tidak terganggu.

Menurut Fahmi, langkah ini merupakan bagian dari pemeliharaan agar bendungan existing dapat terus digunakan, termasuk mempertahankan fungsinya untuk irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik, dan penyimpanan air.

Ia juga menyinggung adanya penyebaran informasi yang tidak akurat oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha di Blitar dan Malang, yang menggerakkan massa untuk membongkar penutupan jalan.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak menampik aspirasi warga, termasuk mereka yang memiliki usaha di sekitar area bendungan.

Menanggapi penjelasan tersebut, Sarmuji mengatakan kebijakan ini semestinya dikomunikasikan lebih awal kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya faktor keamanan dan keselamatan, sekaligus disertai penyediaan opsi alternatif sebelum kebijakan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga pelajar yang bersekolah lintas wilayah Blitar-Malang.

Sarmuji, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyambut baik kebijakan skema buka tutup terbatas sebagai jalan tengah.

Akses dapat dilalui hingga pukul 22.00 WIB dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB, dengan tarif simbolis Rp1 melalui kartu uang elektronik.

Ia juga menekankan bahwa penutupan total pada akhirnya tidak terhindarkan mengingat usia bendungan yang telah mencapai 50 tahun sehingga pengaktifan jalan inspeksi, termasuk penguatan dan pelebarannya, perlu segera dilakukan.

Selama masa transisi ke jalur inspeksi, Sarmuji meminta adanya limitasi waktu penggunaan Bendungan Lahor untuk lalu lintas umum dengan mempercepat solusi alternatif.

"Kita harus cari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," kata Sarmuji.

Menurutnya, skema buka tutup terbatas bisa menjadi solusi jangka pendek, percepatan jalan inspeksi sebagai solusi jangka menengah, pembangunan jembatan dan pelebaran jalan Blitar dan Malang sebagai solusi jangka panjang.

Pada kesempatan sama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, perihal pengelolaan Bendungan Lahor dan Direktorat Jenderal Bina Marga perihal pengelolaan jalan.

"Bendungan itu sudah tua, harus dijaga dan dipelihara agar tetap dapat digunakan selama-lamanya. Solusinya, akses jalan di atas Bendungan Lahor jangan ditutup permanen, tetapi diberlakukan buka tutup secara terbatas, sesuai kondisi, sambil jalan inspeksi diperlebar dan diperkuat. Secara bertahap akses kendaraan roda empat dikurangi," kata Hamka.

Ia menegaskan prinsip utamanya adalah kebijakan pemeliharaan bendungan tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan masyarakat di sekitar Bendungan Lahor.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top