◐

 

Dudung Bongkar Arahan Prabowo Soal Papua: Tak Ada Kekerasan, Rebut Hati Rakyat

Ayu Rachmaningtyas

| 5 Oktober 2026, 21:25 WIB

Dudung Bongkar Arahan Prabowo Soal Papua: Tak Ada Kekerasan, Rebut Hati Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. - Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan Papua. Pihaknya akan mengedepankan pendekatan teritorial dan kultural untuk merebut hati rakyat Papua.

Dia menjelaskan, pihaknya diminta untuk tidak melakukan operasi-operasi yang mengandung kekerasan, kecuali untuk situasi dan sasaran tertentu. Sehingga, pendekatan kultural dan pembinaan teritorial akan menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan Papua.

"Penanganan Papua, setelah pelantikan Dewan Pertimbangan kemarin, saya mendapat arahan dari Bapak Presiden, penanganan itu lebih kepada pendekatan kepada merebut hati rakyat, kepada arahan kepada Bapak Panglima TNI juga, operasi teritorial juga ini lebih dikedepankan," kata Dudung, di Gedung Utama Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Singgung Eskalasi Politik Sidang Putusan Syarat Pendidikan Gibran di MK

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar situasi politik dan keamanan ke depan semakin kondusif. Selain Papua, sejumlah persoalan menjadi perhatian Kemenko Polkam ke depan.

Di antaranya, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta aktivitas ilegal terkait ekspor benih lobster. Persoalan tersebut menjadi bagian dari tugas yang akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Dari Pak Djamari bahwa tugas-tugas yang sudah dilaksanakan ada hal-hal yang menonjol, terutama masalah karhutla, kebakaran hutan, termasuk tentang penanganan eksportir benur. Sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi konsentrasi yang nanti ke depan," jelasnya.

Pemerintah juga akan menindak penyimpangan dan kegiatan ilegal sesuai arahan Presiden, demi terwujudnya Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo.