DPRD Surabaya dorong pengerjaan proyek lebih terukur
Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtyar Rifai mendorong pengerjaan proyek pengendalian banjir lebih terukur, terkoordinasi dan sistematis menyusul seringnya kebocoran pipa PDAM Surya Sembada akibat terkena hantaman alat berat.
"Pengerjaan proyek fisik dengan skala kecil maupun besar seharusnya tidak boleh mengusik keberadaan objek vital dan utilitas publik lainnya," katanya di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan, kelalaian koordinasi teknis di lapangan dinilai merugikan produktivitas harian warga terdampak secara langsung.
"Tujuan jangka panjang proyek penanganan banjir ini sangat baik dan kami dukung penuh. Namun, jangan sampai proses pembangunannya justru menghantam jaringan pipa PDAM. Dampak krisis air itu langsung dirasakan masyarakat saat itu juga," tuturnya.
Secara khusus menyoroti pengerjaan fisik jalan dak saluran air yang bersumber dari anggaran Dana Kelurahan (Dakel).
Berdasarkan evaluasi di lapangan, proyek berskala lingkungan ini memiliki potensi kerentanan yang sangat tinggi dalam merusak pipa air bersih jika dibandingkan dengan proyek besar bentukan dinas terkait.
Menurut Bahtiyar, proyek yang dikomandoi dinas vertikal biasanya memiliki sistem perencanaan yang lebih matang dan selalu berkoordinasi secara ketat dengan pihak PDAM sebelum melakukan penggalian.
"Sebaliknya, proyek di tingkat kelurahan kerap berjalan tanpa adanya pemetaan utilitas bawah tanah yang akurat," katanya.
Kondisi tersebut terbukti memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah baru-baru ini akibat pipa bocor yang tak sengaja terkeruk alat berat.
Beberapa titik yang dilaporkan terdampak antara lain wilayah Kelurahan Simomulyo di Kecamatan Sukomanunggal, kawasan Kecamatan Asemrowo, hingga beberapa area di Kecamatan Kenjeran.
"Instalasi yang rusak ini memiliki cakupan luas. Skala kerusakan bisa mempengaruhi pasokan air untuk beberapa RT, RW, bahkan lintas kelurahan. Inilah pentingnya duduk bersama dengan PDAM sejak awal perencanaan untuk memetakan titik mana saja yang aman sebelum alat berat diturunkan," ucapnya.
Ia meminta Pemkot Surabaya untuk segera membangun sinergi teknis yang kokoh antara kontraktor pelaksana proyek, pihak kecamatan atau kelurahan, dan jajaran direksi PDAM Surya Sembada.
Peta digital jaringan utilitas bawah tanah wajib dikantongi oleh setiap pekerja lapangan sebelum menyentuh tanah pemukiman.
Langkah mitigasi ini dinilai sangat krusial mengingat Pemkot Surabaya saat ini tengah masif menggalakkan program penanggulangan banjir menjelang musim penghujan.
"Antisipasi dampak pembangunan harus dipikirkan secara matang agar tidak memicu eksternalitas negatif bagi warga Kota Pahlawan," katanya.
Baca juga: Rutan Kelas I Surabaya gelar doa untuk korban KMP Virgo
Baca juga: BBPOM Surabaya sita 2.523 produk obat bahan alam ilegal
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.