Dalang Upaya Pemakzulan Gibran Sindir Jokowi: Kami Terang, Yang Gelap Justru Ijazahnya Ada di Mana

Rabu, 21 Oktober 2026, 11:32 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perang Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan elemen masyarakat sipil terus menajam seiring masih hangatnya isu terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tudingan Jokowi yang menyebut adanya "penumpang gelap" di balik desakan hak angket malah dibalas telak oleh inisator hal tersebut.

Pengamat Politik Ray Rangkuti membalikkan analogi penumpang gelap tersebut dengan sebuah sindiran menohok: gerakan masyarakat sipil sangat transparan, sementara yang benar-benar gelap gulita keberadaannya saat ini adalah fisik dari ijazah yang diperdebatkan tersebut.

Baca Juga: Balik Tantang Jokowi, Inisiator Upaya Pemakzulan Gibran: Saya, Effendi dan Ubedilah Itu Bisa Dilacak

Pernyataan Jokowi yang mencoba membangun narasi bahwa keluarganya sedang diserang oleh operasi politik tersembunyi dinilai ti sebagai upaya mengaburkan substansi masalah.

Ray mengingatkan bahwa polemik ini, yang juga kerap menyeret trauma masa lalu terkait keabsahan dokumen pendidikan mantan presiden itu, tidak akan pernah selesai jika terus dijawab dengan narasi perlawanan (playing victim) tanpa adanya pembuktian materiil.

"Semua terang benderang. yang justru gelap sekarang ini ijazahnya di mana. Nah itu yang gelap. Benar enggak ya? Kalau kita semua terang benderang nih, yang gelap ini sekarang ijazahnya di mana gitu," sindir Ray dikutip Rabu (21/10/2026).

Ray menjelaskan bahwa masyarakat luas hanya meminta satu hal yang sangat sederhana namun fundamental: transparansi dokumen. Ketidakhadiran fisik ijazah dalam berbagai persidangan maupun di ruang publik-lah yang menciptakan "kegelapan" informasi.

Kegelapan inilah yang kemudian melahirkan spekulasi, keraguan massal, hingga akhirnya bermuara pada desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ray juga menolak mentah-mentah solusi informal yang kerap dilontarkan oleh para pendukung fanatik sosok itu, yakni mengundang pihak-pihak yang ragu untuk datang secara pribadi guna melihat ijazah tersebut. Menurut Ray, negara tidak bisa dijalankan dengan metode verifikasi privat semacam itu.

"Nah sekarang misalnya kalau saya membutuhkan untuk melihat ijazah itu, datang aja ke rumah nanti akan diperlihatkan gitu. Ya, saya bisa datang, tetapi apakah pengakuan saya legal? Apakah pengakuan saya itu kemudian akan menandakan bahwa ijazah itu memang ada?" ungkap Ray.

Posisi Gibran saat ini adalah wakil presiden, bukan sekadar warga negara biasa. Menurut Ray, karenanya pertanggungjawaban administratifnya harus diserahkan kepada institusi negara yang sah.

"Nah yang kedua, saya tidak pernah menuntut ijazah itu, ada atau tidak ada untuk dilihat. Saya menuntut anggota dewan meminta politikus itu membawa ijazah itu untuk membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa benar ijazah itu ada," tandasnya.

Bagi Ray, pengakuan lisan dari satu atau dua tokoh yang diundang ke rumah mantan presiden itu tidak akan pernah cukup terang untuk menghapus keraguan jutaan rakyat dari Indonesia.

Baca Juga: PSI Jadi Kendaraan, Jokowi Mulai Ancang-ancang Bangun Pertahanan Politik untuk 2029

"Makanya saya dorong angket," kuncinya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar