BPDP mendukung pendanaan hilirisasi bagi UKMK hingga Rp500 juta

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan siap memberikan dukungan pendanaan sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta bagi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) mengembangkan hilirisasi usaha berbasis perkebunan.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP Arfie Thahar mengatakan hilirisasi komoditas perkebunan dinilai menjadi salah satu jalan bagi pelaku UKMK untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

"BPDP membuka peluang bagi UKMK yang memiliki ide dan rencana bisnis berbasis komoditas perkebunan. Melalui Program Pangan dan Hilirisasi, dukungan pendanaan bagi UKMK dapat mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Untuk pengembangan usaha dalam skala lebih besar, tambahnya, BPDP juga membuka peluang dukungan pendanaan untuk pembangunan fasilitas produksi, termasuk pendirian pabrik.

Menurut Arfie, besaran dukungan pendanaan bukan satu-satunya pertimbangan dalam proses seleksi. Proposal akan dinilai secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi, ketersediaan bahan baku, potensi pasar, kelayakan finansial, hingga aspek lingkungan.

Artinya, lanjutnya, UKMK tidak cukup hanya memiliki gagasan produk. Pelaku usaha juga perlu menunjukkan ketersediaan bahan baku, prospek pasar, model bisnis, serta kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Dia berharap workshop dapat melahirkan gagasan bisnis konkret yang dikembangkan menjadi proposal untuk mengikuti program pendanaan BPDP.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan UMKM berbasis komoditas perkebunan.

Sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia serta memiliki potensi besar pada komoditas kakao dan kelapa, Indonesia memiliki sumber daya yang dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah.

Menurut dia, UMKM memiliki posisi strategis dalam mendorong hilirisasi. Petani dan pelaku usaha tidak lagi hanya menjual hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat mengembangkan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.

Konsep UMKM naik kelas, tambahnya, juga tidak hanya diukur dari peningkatan aset, omzet, maupun kualitas manajemen. UMKM berbasis komoditas perkebunan diharapkan turut memperkenalkan dan mengampanyekan manfaat positif komoditas perkebunan Indonesia.

Baca juga: Pemerintah bangun kebun pembibitan unggul

“Sisi naik kelasnya selain omzetnya meningkat dan manajemennya bagus, juga ikut mengampanyekan kebaikan-kebaikan komoditas ini,” ujar Helmi.

Khusus pada komoditas sawit, tambahnya, pelaku UMKM dapat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai manfaat dan produk turunan sawit kepada masyarakat.

Dengan begitu, UMKM yang berkembang tidak hanya semakin kuat secara bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat, petani, dan ekosistem perkebunan nasional.

Direktur Pusat Studi Kelapa Sawit Instiper, Purwadi menyatakan hilirisasi sawit tidak hanya menjadi ruang bagi industri berskala besar. Produk turunan sawit telah digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan hingga kosmetik.

Minyak sawit, tambahnya dalam kegiatan yang digelar majalah Hortus Archipelago, tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbuka ruang bagi UKMK untuk mengembangkan produk turunan berbasis sawit.

Purwadi menilai pemahaman mengenai produk turunan komoditas perlu diperkuat, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha. Dengan pemahaman tersebut, peluang hilirisasi dapat dilihat bukan sekadar dari sisi bahan mentah, tetapi juga dari berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

← → Top