APBD-Perubahan Kalbar 2026 perkuat penanganan karhutla - ANTARA News Kalimantan Barat
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
"Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Senin.
Dia menyampaikan arah kebijakan tersebut saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar.
Menurut dia, perubahan anggaran menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam merespons perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ria Norsan mengatakan upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat karena karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas warga serta stabilitas sosial dan ekonomi.
"Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah disesuaikan dari semula Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun.
Sementara belanja daerah mengalami penyesuaian dari Rp5,70 triliun menjadi sekitar Rp6,21 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Adapun penerimaan pembiayaan disesuaikan dari Rp300 miliar menjadi sekitar Rp497,48 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Norsan menegaskan perubahan kebijakan fiskal tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah lebih cepat dan efektif dalam merespons dinamika serta kebutuhan yang berkembang di lapangan.
"Fokus tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan," ujarnya.
Rincian program, kegiatan dan subkegiatan prioritas, termasuk kebutuhan penanganan karhutla, selanjutnya akan dibahas lebih mendalam antara perangkat daerah dan alat kelengkapan DPRD Kalbar dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif dan efektif dalam menangani kebutuhan masyarakat, termasuk pengendalian karhutla serta pemulihan dampaknya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.