APBD perubahan 2026 Provinsi Bengkulu difokuskan ke PPPK-infrastruktur - ANTARA News Bengkulu

Bengkulu (ANTARA) - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bengkulu perubahan, Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk pemenuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

"Pergeseran saat ini terjadi di belanja pegawai. Misalnya belanja PPPK yang belum teranggarkan, kita anggarkan," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi di Bengkulu, Jumat.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu sudah menyepakati agar APBD Perubahan 2026 untuk difokuskan pada kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan program pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD telah menandatangani kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (24/9).

Penyesuaian anggaran itu menjadi bagian dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Edwar Samsi mengatakan penyesuaian APBD Perubahan dilakukan salah satunya berkaitan dengan belanja pegawai, termasuk penganggaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebelumnya belum terakomodasi.

Selain belanja pegawai, menurut dia pemerintah daerah bersama DPRD juga ingin memastikan kegiatan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan tetap mendapat dukungan anggaran.

"Kita penuhi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, infrastruktur saat ini," kata dia lagi.

Setelah KUA-PPAS disepakati, pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu melanjutkan tahapan berikutnya yakni pembahasan hingga penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang fokus membangun infrastruktur jalan dan pendukung lainnya. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Bengkulu menganggarkan ratusan miliar rupiah per tahun sejak 2025 lalu untuk pembangunan infrastruktur.

Angka itu dicatat terbesar dalam sejarah sepanjang Provinsi Bengkulu berdiri menjadi daerah otonom. Program pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat tersebut diwujudkan dalam kebijakan bernama "Bantu Rakyat".

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top