Alasan Dirjen Pajak-Bea Cukai Minta Perombakan Era Purbaya Dibatalkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan besar-besaran pejabat yang dilakukan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.

Bimo mengatakan permintaan pembatalan ini diajukan karena menemukan adanya nama-nama "ajaib" usai perombakan yang mayoritas menyasar kedua Direktorat Jenderal itu pada 10 September lalu.

Perombakan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9) dikutip Detikfinance.

Menurut Bimo, kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi tersebut memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti seluruh tahapan ujian.

"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.

Ia memastikan para pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan melompati proses assessment akan langsung dicoret dari daftar perombakan serta dikembalikan ke posisi semula.

Bimo menegaskan langkah ini juga sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara yang menyatakan bakal mengevaluasi dan meninjau kembali seluruh kebijakan serta keputusan yang diambil pada era Purbaya.

"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkas Bimo.

Kemarin, Menkeu Suahasil Nazara mengatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat.

Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan secara lintas unit. Hal itu diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi antarunit eselon I.

"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.

Sebelumnya, Purbaya menilai keputusannya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu ditengarai menjadi salah satu pemicu pencopotannya.

"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya usai mengikuti acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi yang menyebut pemecatannya dilatarbelakangi oleh gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya di Kemenkeu.

Ia turut menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fln/sfr)