59 Warga Padang Panjang terima bantuan ATENSI, dari kursi roda hingga modal usaha
Padang Panjang (ANTARA) - Sebanyak 59 warga Kota Padang Panjang, Sumatera Barat terima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan Jumat. Penerima bantuan tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi diarahkan untuk mendorong penerima lebih mandiri, mulai dari alat bantu disabilitas hingga modal usaha.
Bantuan dari Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno tersebut diserahkan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Ketua DPRD Imbral, Ketua TP-PKK Kota Ny. Maria Feronika Hendri serta jajaran pejabat Pemko Padang Panjang.
Bantuan yang diterima diantaranya, bagi penyandang disabilitas, bantuan diberikan dalam bentuk penyangga kaki, kursi roda anak, kursi roda multifungsi, kursi roda standar, alat bantu dengar hingga kaki palsu.
Sementara penerima lainnya memperoleh perlengkapan dapur, perlengkapan kamar, kebutuhan kebersihan diri dan nutrisi, hingga bantuan modal usaha warungan.
Bantuan tersebut diberikan berdasarkan usulan Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang yang selanjutnya diinput melalui aplikasi Siatis. Penerima berasal dari kelompok rentan, penyandang disabilitas serta warga yang membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial dan meningkatkan kemandirian.
Perwakilan Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno, Fepi Rubiyanti, menegaskan bantuan ATENSI merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial.
Menurutnya, seluruh penerima telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Penerima bantuan telah diverifikasi dan dinyatakan berhak menerima bantuan,” ujarnya.
Fepi berharap bantuan tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sesaat. Penerima diminta memanfaatkannya secara optimal agar mampu meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kemandirian.
Wakil Wali Kota Allex Saputra mengapresiasi perhatian Kementerian Sosial bersama Komisi VIII DPR RI terhadap masyarakat Padang Panjang.
Ia menilai bantuan akan lebih berdampak jika dibarengi pendampingan dari pemerintah di tingkat daerah hingga kelurahan.
Allex meminta Dinas Sosial, camat dan lurah memastikan bantuan yang diterima warga benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberi dampak terhadap peningkatan kualitas hidup.
“Kami berharap kolaborasi bersama Kementerian Sosial ini terus berlanjut,” katanya.
Di sisi lain, Lisda Hendrajoni menegaskan bantuan ATENSI merupakan bentuk dukungan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kemandirian.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketepatan sasaran bantuan sangat bergantung pada kualitas data penerima.
Lisda menyoroti pengelompokan masyarakat berdasarkan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, hasil pendataan melalui sensus diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih akurat.
“Data yang akurat menjadi kunci agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan data yang semakin presisi, bantuan sosial diharapkan tidak lagi sekadar tersalurkan, tetapi benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan dan mampu menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih mandiri.