106 jorong di Dharmasraya terdampak kekeringan, Pemkab salurkan air bersih
Pulau Punjung (ANTARA) - Sebanyak 106 jorong di 25 nagari yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terdampak kekeringan dan krisis air bersih dengan total 13.554 kepala keluarga (KK) terdampak.
Data tersebut diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya hingga Kamis (10/9) malam. Dari 11 kecamatan di daerah itu, hanya Kecamatan Sembilan Koto yang belum melaporkan adanya wilayah terdampak kekeringan.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, di Pulau Punjung, Sabtu mengatakan Pemda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kemarau untuk mempercepat penanganan, termasuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat serta pompa air untuk areal pertanian yang terdampak.
"Sebagai langkah tanggap awal, mulai Jumat (11/9), pemerintah daerah mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air," kata Bupati dalam keterangan resmi yang diterima.
Sebelumnya, Pemkab Dharmasraya telah menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah, antara lain Gunung Selasih, Pulau Punjung, dan Koto Gadang. Pada Jumat (11/9), distribusi kembali dilakukan di Ampang Kuranji, Taratak Tinggi, dan Sikabau.
Distribusi air bersih juga menyasar Koto Ranah, Koto Laweh, Siguntur, Sungai Duo, Tabek Koto Gadang, Koto Baru, Tebing Tinggi, Panyubarangan, Kurnia Selatan, Batu Rijal, Gunung Medan, Ranah Palabi, Koto Tuo Siguntur, dan Sungai Kambut.
Menurut Annisa, pemerintah daerah untuk sementara menyiapkan empat unit mobil tangki, sementara 10 unit berasal dari balai dan dua unit dari pemerintah provinsi untuk memperkuat distribusi air kepada masyarakat.
Selain mengerahkan armada tangki, Pemkab Dharmasraya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang membutuhkan sumber air.
Pemerintah daerah juga mengomunikasikan dukungan dari sejumlah perusahaan untuk memperoleh tambahan armada mobil tangki sehingga cakupan pelayanan distribusi air bersih dapat diperluas.
Bupati menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan pendataan harian terhadap wilayah yang terdampak kekeringan.
Pendataan tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memantau perkembangan kondisi serta menentukan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran air bersih dan dukungan sumber air lainnya.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar penanganan dampak kemarau di lapangan berjalan terpadu.