Eks Kopassus Berikan Nilai Gibran Nol Besar: Jangankan Jadi Wapres, Tidak Cocok Bahkan Jadi Ketua RT
Sabtu, 17 Oktober 2026, 00:40 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sasaran kritik pasca-putusan pengadilan terkait polemik ijazah. Bahkan salah satunya meluncur dari tokoh militer senior dari Indonesia.
Gertakan 'Operasi Politik' Mandul, Tuduhan Jokowi Tak Akan Bisa Surutkan Gaungan Pemakzulan Gibran
Sabtu, 17 Oktober 2026, 00:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun gunung untuk menanggapi gelombang krisis legitimasi yang tengah menghantam putra sulungnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun dukungannya dipastikan tidak akan mampu meredam membesarnya bola salju pemakzulan di Senayan.
Dikeluarkan dari Tahanan, Richard Lee: Allah Dengar Doa Saya
Sabtu, 17 Oktober 2026, 00:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan melawan Dokter Samira Farahnaz, yang dikenal sebagai Dokter Detektif atau Doktif.
Banyak Partai Tersandera MBG, Polemik Ijazah Wapres Gibran Dinilai Bakal Luruh
Jum'at, 16 Oktober 2026, 23:05 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Wacana penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menghadapi tantangan politik. Sejumlah narasumber menilai keterlibatan partai-partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memengaruhi sikap mereka terhadap usulan tersebut.
GICC dan KITC Luncurkan Platform Digital untuk Perluas Kemitraan Bisnis Indonesia-Korea
Warta Ekonomi, Jakarta -
Green Innovation Cooperation Center (GICC) bersama Korea–Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) meluncurkan Global Partnership Platform (GPP) melalui kegiatan Grand Launching Global Partnership Platform (GPP) and Korea–Indonesia Partnership Discovery Forum 2026 di Auditorium Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
LPPOM Perkuat Pendampingan Sertifikasi Halal di Lampung Jelang WHO 2026
Jum'at, 16 Oktober 2026, 22:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM memperkuat edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Provinsi Lampung. Salah satu upayanya diwujudkan melalui fasilitasi sertifikat halal bagi 12 pelaku usaha.
China Ketar-Ketir! Warganya Makin Ogah Pinjam Uang ke Bank
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
16 October 2026 21:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian China kembali menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Di tengah upaya pemerintah mendorong masyarakat agar lebih banyak berbelanja, warga Negeri Tirai Bambu justru semakin berhati-hati untuk mengeluarkan uang.
Bos Pengembang Usul Cicilan Rumah Rp 300 Juta Turun Jadi Rp 2 Juta
Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan skema subsidi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah tanggung (MBT). Usulan ini menyasar masyarakat yang ingin membeli rumah seharga Rp250 juta hingga Rp500 juta, tetapi masih terbebani tingginya cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).
Kinerja Asuransi Properti Masih Berpeluang Tumbuh pada Sisa Tahun Ini
ILUSTRASI. Asuransi Properti (KONTAN/Baihaki)
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut kinerja asuransi properti masih berpeluang untuk bertumbuh pada sisa tahun ini, meski premi lini tersebut mengalami kontraksi pada semester I-2026.
KPK Ungkap Dua Klaster Dugaan Korupsi Dana BNPB Rp 148 M, dari Saham hingga Suap - Nasional Katadata.co.id
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan ada dua klaster pidana dalam dugaan korupsi Dana Siap Pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan dugaan korupsi tersebut dilakukan pada periode 2025-2026. Total anggaran DSP yang terlibat dalam perkara tersebut mencapai Rp 148 miliar.