KSP Dorong RUU Sistranas Jadi Payung Integrasi Transportasi Massal
Jakarta, CNN Indonesia --
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi antarmoda, serta skema pendanaan transportasi massal di Indonesia.
Prabowo Minta Kewajiban Hilirisasi Pemegang Eks PKP2B Dijalankan Sesuai Aturan
Selasa, 04 Agustus 2026, 22:12 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan program hilirisasi yang menjadi kewajiban sejumlah perusahaan pertambangan nasional pemegang perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pelabuhan RI Jadi Sorotan AS, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) meningkatkan upaya memperluas kerja sama dengan Indonesia di sektor maritim melalui program modernisasi pelabuhan. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) membawa delegasi pemimpin sektor pelabuhan dan maritim Indonesia ke AS untuk menjajaki peluang investasi sekaligus memperkenalkan berbagai teknologi terbaru.
TASPEN Serahkan Manfaat THT & JKK ke Keluarga Petugas Damkar
Jakarta, CNBC Indonesia - TASPEN menyerahkan manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada Lindah, istri almarhum Andriyono, Kepala Regu Kelompok Cepu Sektor Cipayung, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Andriyono gugur saat menjalankan tugas menangani kebakaran sampah liar di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/8).
RUU Sistem Transportasi Nasional Segera Masuk Prolegnas, Ini 7 Poin Pentingnya - Industri Katadata.co.id
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) sebagai payung hukum baru bagi integrasi sistem transportasi nasional.
Saat ini rancangan beleid tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan dipersiapkan untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menjangkau Layanan Keuangan di Alor, Kisah BRILink Agen Menembus Tantangan Kepulauan
Bagi para perajin, kemudahan akses keuangan di dekat rumah memberikan ketenangan tersendiri dalam mengelola hasil penjualan kain tenun ikat. Setiap helai kain yang diselesaikan tidak hanya bernilai ekonomi dan budaya yang tinggi, tetapi juga menyimpan doa dan harapan keluarga terhadap pendidikan anak-anak.
Di Tengah El Nino, Mengapa Sumatra Barat Justru Kebanjiran? - Investasi Hijau Katadata.co.id
Ketika berbagai daerah di Tanah Air mengalami kekeringan, pesisir barat Sumatra justru diguyur hujan deras hingga banjir. Apa yang terjadi?
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisiko Teuku Faisal Fathani menjelaskan, Indonesia memiliki 699 zona musim. Ini lantaran lokasi daerah yang beragam: di lembah, pegunungan, dekat pesisir, dan sebagainya sehingga karakteristik iklimnya juga berbeda-beda.
Trump Minta Exxon-Chevron Tekan Harga BBM Usai Raup Cuan Konflik Iran
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta dua raksasa minyak, ExxonMobil dan Chevron, menurunkan harga bahan bakar setelah labanya melonjak lantaran kenaikan harga minyak di tengah konflik Iran.
Grup WhatsApp Rahasia Orang Terkaya Terungkap, Isinya Bikin Kaget
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia - Tak banyak orang yang cukup beruntung memenangkan lotere senilai jutaan poundsterling dari National Lottery (Lotere Nasional Inggris). Apa jadinya jika orang-orang beruntung ini tergabung dalam satu grup WhatsApp 'rahasia'?
DPR Usulkan Lembaga Baru Khusus Kelola Aset Rampasan - Nasional Katadata.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji kemungkinan adanya lembaga baru untuk mengelola aset hasil rampasan aparat penegak hukum. Ini untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, salah satu yang dikaji nantinya dengan melebur unit kerja pengelolaan perampasan aset di masing-masing penegak hukum.
Setidaknya ada empat lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan aset hasil rampasan, yakni Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengadilan.