Wonosobo perkuat pendidikan demokrasi jelang Pilkades 2026

Kamis, 24 September 2026 00:21 WIB

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menandatangani MoU bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. (ANTARA/Heru Suyitno)

Wonosobo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memperkuat pendidikan demokrasi dan politik masyarakat melalui kerja sama dengan Bawaslu menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 25 November 2026.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat di Wonosobo, Rabu, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun pendidikan demokrasi dan literasi politik masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya soal datang ke tempat pemungutan suara ketika pemilu dilaksanakan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mampu menentukan pilihan secara sadar, serta ikut menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik,” kata Afif.

Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ditandatangani pada Rabu di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan sejumlah program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Afif mengatakan pembangunan demokrasi tidak cukup dilakukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Kesadaran demokrasi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui pendidikan politik dan penguatan literasi masyarakat.

Ia berharap kolaborasi tersebut juga mendukung pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, termasuk Pilkades yang akan berlangsung di 166 desa pada 25 November 2026. Jadwal tersebut juga tercantum dalam informasi pengamanan Pilkades serentak Kabupaten Wonosobo.

“Kita ingin Pilkades tanggal 25 November nanti berjalan aman dan damai. Masyarakat bisa datang memilih dengan ceria dan bahagia, tanpa tekanan, baik politik uang maupun tekanan dari pihak lain,” kata Afif.

Afif menilai dinamika politik di tingkat desa perlu menjadi perhatian bersama karena karakter setiap wilayah berbeda. Pemerintah daerah juga akan memberikan fasilitasi sesuai kemampuan dan kapasitas anggaran daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Aldiana Kusumawati mengatakan kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan pendidikan politik masyarakat dan persiapan menghadapi berbagai agenda demokrasi.

Menurut Aldiana, perkembangan kepemiluan dan demokrasi yang semakin dinamis membuat pendidikan politik masyarakat menjadi penting. Bawaslu juga dilibatkan dalam kegiatan pendidikan demokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades.

Ia mengatakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyelenggarakan Pilkades. Namun, pengalaman kelembagaan dan program pendidikan demokrasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses demokrasi di tingkat desa.

“Walaupun secara tugas sebenarnya tidak ada hubungan langsung KPU dan Bawaslu dengan pelaksanaan Pilkades, pengalaman dan referensi yang dimiliki dua lembaga ini sangat kita perlukan untuk mengawal proses Pilkades agar berjalan lancar,” katanya.

Ke depan, kata Aldiana, kerja sama akan ditindaklanjuti melalui kegiatan edukasi dan literasi demokrasi, sosialisasi, serta pemantapan koordinasi antara perangkat daerah dan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sarwanto Priadhi mengatakan penguatan demokrasi hingga tingkat desa penting untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi. Bawaslu juga menjalankan program desa binaan yang berkomitmen mencegah politik uang.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Wonosobo dan Bawaslu berkomitmen memperkuat pendidikan politik masyarakat, mencegah politik uang, serta mengembangkan program yang mendukung penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Wonosobo.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top