Warga Kampung Pelangi harap miliki KTP DKI untuk bantuan-akses kerja

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga Kampung Pelangi, Cipete Utara, Jakarta Selatan, berharap memiliki KTP DKI Jakarta agar mendapatkan bantuan dan akses kerja demi keberlangsungan hidup mereka.

"Sebagian ada dikasi bantuan, sebagian enggak. Karena kan mayoritas banyakan ada yang KTP
daerah, ada yang Jakarta. Tapi enggak semuanya mendapat bantuan, hanya beberapa," kata anggota Dasawisma RT 07/RW09 Kampung Pelangi, Heni, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Kampung Pelangi di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan kawasan pemulung yang berkembang menjadi permukiman warga dari berbagai daerah untuk mencari penghidupan di Ibu Kota.

Heni mengatakan penduduk di kawasan tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain Karawang, Indramayu, Lampung, dan sejumlah wilayah lainnya.

"Asal mula Kampung Pelangi itu karena di sini warganya, penduduknya mayoritas beraneka ragam. Seperti ada yang Jawa, Karawang, dari Jakarta, Lampung, Sumatera," kata Heni.

Heni mengungkapkan keberagaman latar belakang penduduk tersebut menjadi salah satu hal yang melekat pada kehidupan Kampung Pelangi.

Warga dari berbagai daerah hidup berdampingan di kawasan yang menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi mencari nafkah.

Menurut dia, banyak warga memilih tinggal di kawasan tersebut karena lokasi pekerjaan dan biaya tempat tinggal yang relatif terjangkau.

Mayoritas warga bekerja sebagai pemulung. Selain itu, terdapat warga yang bekerja sebagai buruh dan asisten rumah tangga (ART).

Heni memperkirakan kawasan tersebut dihuni sekitar 300 kepala keluarga (KK). Namun, tidak seluruh warga memiliki KTP DKI Jakarta karena sebagian masih menggunakan identitas dari daerah asal.

Kondisi tersebut, menurut Heni, turut memengaruhi akses sebagian warga terhadap bantuan pemerintah.

Ia mengatakan bantuan yang diterima warga tidak merata, sementara sejumlah kegiatan sosial dan pendidikan di lingkungan tersebut berasal dari yayasan serta mahasiswa.

Heni mengatakan warga berharap bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui pendataan langsung di lapangan.

"Harapannya biar semuanya dapat bantuan aja. Enggak usah membeda-bedakan," ucapnya.

Ia juga berharap kondisi lingkungan dapat dirapikan tanpa menghilangkan keterjangkauan biaya tempat tinggal yang selama ini menjadi pertimbangan warga untuk menetap.

Baca juga: Indeks kualitas layanan dukcapil DKI sangat memuaskan

Baca juga: Lebih 2 juta warga DKI sudah aktivasi IKD

Baca juga: Hanya warga DKI yang bisa dapatkan layanan dari "Pasukan Putih"

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top