Wamendagri Dorong Sistem Ketahanan Bencana Dibangun Sejak Perencanaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong pembangunan sistem ketahanan bencana dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi.

Ia menyampaikan hal itu dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9). Bima menegaskan penanggulangan bencana perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko sejak awal.

"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana sehingga upaya pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Keterlibatan itu mencakup pemerintah pusat hingga daerah.

Menurut Bima, setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, aspek kebencanaan perlu masuk dalam pertimbangan kebijakan sejak tahap awal perencanaan.

Bima menyebut Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Meski demikian, keberadaan institusi tersebut dinilai perlu diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.

"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata dia.

Bima menjelaskan, penguatan sistem tersebut perlu diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan kelembagaan. Menurutnya, mitigasi tidak semestinya dipandang sebagai tambahan biaya, melainkan investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari dampak bencana.

Ia pun menegaskan ketahanan bencana tidak bisa dibangun hanya melalui koordinasi saat keadaan darurat. Seluruh langkah mitigasi harus direncanakan sebelum bencana terjadi.

"Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja," tegas Bima.

Ia menambahkan, semua upaya ketahanan bencana harus terjadi, dilakukan, dan direncanakan sebelum bencana benar-benar terjadi. Perencanaan sejak dini itu dinilai menjadi kunci agar sistem penanggulangan bencana berjalan efektif.

Maka dari itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu. Informasi tersebut mencakup peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, hingga kondisi wilayah.

Menurutnya, upaya penguatan ketahanan bencana juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan. Pelibatan berbagai pihak itu dinilai penting agar ketahanan bencana dibangun sesuai karakteristik setiap wilayah.

(rir)